Rakyat Tak Boleh Lengah Kawal Penolakan Wacana Penundaan Pemilu

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Politik Populi Center Usep Saepul Ahyar menilai masyarakat sipil diharapkan terus menggalang dukungan menolak wacana penundaan pemilihan umum 2024 atau perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurut dia hal itu harus dilakukan supaya gagasan itu tidak terus bergulir atau diloloskan oleh parlemen dan pemerintah.

"Wacana ini harus terus direspons dengan argumentasi yang baik agar mejadi pertimbangan politisi di parlemen," kata Usep kepada Kompas.com, Jumat (4/3/2022).

Sejak wacana itu digulirkan, sampai saat ini ada sejumlah partai yang tegas menolak, mendukung, atau juga yang masih bersikap menunggu perkembangan situasi.

"Upaya lain juga harus terus mendesak pemerintah agar tidak menyepakati usulan tersebut. Bukankah Presiden Jokowi berkali-kali tidak setuju 3 periode atau perpanjangan masa jabatan itu, karena justru akan merusak reputasi presiden itu sendiri," ujar Usep.

Selain memicu kegaduhan politik, menurut Usep wacana itu bertentangan dengan proses demokrasi yang sedang berjalan karena belawanan dengan berbagai persiapan pemilu yang sedang berlangsung. Misalnya regulasi telah disusun dan penyelenggara juga sudah terbentuk.

Usep juga menyoroti sikap politikus yang tidak konsisten dalam menjalankan kesepakatan bersama yakni undang-undang.

"Tradisi tertib hukum dalam menjalankan kesepakatan itu sangat penting yang akan menguji kepatuhan dan komitmen kita bersama terhadap kesepakatan kolektif kita dalam berbangsa dan bernegara," ujar Usep.

Mengenai beragam alasan yang dilontarkan oleh para pengusul wacana penundaan pemilu 2024 menurut Usep terkesan mengada-ada. Yakni alasan ingin menjaga stabilitas ekonomi, pandemi Covid-19, klaim biaya pemilu belum dianggarkan, hingga klaim rakyat masih mengendaki Presiden Joko Widodo (Jokowi) melanjutkan kepemimpinannya.

"Secara hukum alasan-alasan itu terasa dicari-cari, tidak kuat dan tidak berbasis pada norma konstitusi kita yang memiliki semangat untuk membatasi kekuasaan selama lima tahun, agar tidak terjatuh pada absoltisme kekuasaan," ucap Usep.

Para petinggi partai politik yang melontarkan adalah Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan, dan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.

Muhaimin beralasan menurut analisis big data perbincangan di media sosial, dari 100 juta subjek akun, 60 persen di antaranya mendukung penundaan pemilu dan 40 persen menolak.

Sedangkan Airlangga beralasan menerima aspirasi dari kalangan petani di Kabupaten Siak, Riau, terkait wacana perpanjangan masa jabatan presiden.

Kemudian Zulkifli mengatakan, ada sejumlah alasan yang membuat PAN mendukung penundaan pemilu. Yakni mulai dari situasi pandemi, kondisi ekonomi yang belum stabil, hingga anggaran pemilu yang membengkak.

Sedangkan Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Dea Tunggaesti mengatakan, mereka menolak penundaan pemilihan umum 2024. Namun, dia menyatakan PSI mendukung supaya partai-partai di DPR mengupayakan amandemen UUD 1945 supaya masa jabatan presiden berubah maksimal menjadi tiga periode.

Gagasan itu disampaikan supaya Jokowi bisa meneruskan kepemimpinan melalui persaingan pada Pemilu 2024 mendatang.

Pada 15 Maret 2021 lalu, Jokowi pernah menyatakan menolak wacana perpanjangan masa jabatan hingga 3 periode. Menurut dia, sikap itu tidak akan pernah berubah karena sesuai dengan UUD 1945 yang menyatakan masa jabatan presiden dibatasi sebanyak dua periode.

Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra menilai, penundaan pemilu tidak memiliki dasar hukum yang diatur Konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945. Yusril menjelaskan, Pasal 22E UUD 1945 secara imperatif menyatakan bahwa pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, presiden dan wakil presiden, serta DPRD dilaksanakan setiap lima tahun sekali.

Selain itu, lanjut Yusril, penundaan pemilu akan menyebabkan timbulnya pemerintahan yang ilegal. Sebab, dilakukan oleh penyelenggara negara yang tidak memiliki dasar hukum. Adapun penyelenggara negara yang dimaksud Yusril adalah mereka yang seharusnya dipilih oleh rakyat setiap lima tahun sekali dalam pemilu.

Pakar hukum tata negara Denny Indrayana menyatakan, wacana penundaan Pemilu 2024 merupakan bentuk pelecehan terhadap konstitusi.

Dalam teori ketatanegaraan, ia menjelaskan, pelanggaran atas konstitusi hanya dimungkinkan dalam situasi sangat darurat, tetapi alasannya harus jelas untuk penyelamatan negara dan melindungi seluruh rakyat.

Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM itu menyebutkan, hal itu bisa diukur dari dampak tindakan pelanggaran konstitusi semata-mata demi menyelamatkan negara. Indikator lainnya adalah tetap adanya pembatasan kekuasaan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia sebagai pilar utama dari prinsip konstitusionalisme.