Salin Artikel

Partisipasi Politik di Negara Otoriter

 KOMPAS.com – Partisipasi politik menurut Herbert McClosky, adalah kegiatan sukarela dari masyarakat dalam mengambil bagian dari proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak, terlibat dalam pembentukan kebijakan umum.

Tak hanya di negara demokrasi, partisipasi politik juga menjadi hal yang penting di negara otoriter.

Apalagi, tingginya partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum (Pemilu) dinilai dapat memperkuat legitimasi sebuah pemerintahan di mata dunia.

Hal inilah yang membuat pemerintah di negara otoriter selalu mengusahakan agar partisipasi masyarakat dalam Pemilu tinggi.

Partisipasi politik menjadi kegiatan yang dilakukan secara sukarela maupun tidak karena adanya unsur paksaan, tekanan ataupun manipulasi dari kelompok tertentu.

Di negara otoriter, tujuan utama dari partisipasi politik adalah mengubah masyarakat yang terbelakang menjadi masyarakat moderen, produktif dan berideologi kuat.

Untuk mencapai tujuan ini, perlu arahan yang ketat dari monopoli partai politik.

Namun, sistem Pemilu dalam negara otoriter, seperti komunis, berbeda dengan negara demokrasi.

Hal ini dikarenakan hanya ada satu calon untuk setiap kursi yang diperebutkan. Para calon itu juga harus melewati penyaringan yang dilakukan partai berkuasa.

Di luar Pemilu, partisipasi politik juga dapat diberikan melalui organisasi, seperti golongan pemuda, buruh dan organisasi kebudayaan.

Pembinaan dan pengawasan dilakukan dengan ketat sehingga potensi masyarakat dapat dimanfaatkan sekaligus dikontrol.

Namun, negara otoriter juga menghadapi dilema dalam memperluas partisipasi tanpa kehilangan kontrol yang menjadi hal mutlak untuk membentuk masyarakat yang diinginkan.

Kontrol yang dilonggarkan untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat dikhawatirkan akan menimbulkan konflik yang dapat mengganggu stabilitas sistem yang telah berjalan.

Referensi:

  • Budiardjo, Miriam. 2008. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
  • Surbakti, Ramlan. 2010. Memahami Ilmu Politik. Jakarta: Grasindo.

https://nasional.kompas.com/read/2022/02/28/05300051/partisipasi-politik-di-negara-otoriter

Terkini Lainnya

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Nasional
Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Nasional
Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Nasional
Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke