Salin Artikel

Muncul Usulan Vaksinasi Dosis Keempat, Ini Kata Satgas Covid-19

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, pihaknya pada dasarnya mendukung semua bentuk vaksinasi, termasuk untuk pemberian vaksin Covid-19 dosis keempat.

Hanya saja, Satgas mengingatkan yang terpenting bagi masyarakat adalah menjaga protokol kesehatan tetap dilakukan dengan baik.

"Satgas mendukung apapun bentuk vaksinasi namun tetap menitikberatkan kepada pentingnya penerapan protokol kesehatan," ujar Wiku menjawab pertanyaan wartawan mengenai rencana pemberian vaksin Covid-19 dosis keempat, sebagaimana ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (24/2/2022).

"Yang disertai pemahaman masyarakat yang baik untuk pencegahan Covid-19 yang utama," tegasnya.

Wiku menjelaskan, pada prinsipnya vaksinasi Covid-19 dosis pertama dan kedua membuat orang yang belum terlindungi menjadi terlindungi.

Selain itu juga dapat mempertahankan perlindungan kepada orang yang sudah divaksin sebelumnya agar tetap terlindungi dengan vaksin booster.

"Tentunya program vaksinasi akan lebih fokus menjangkau sasaran yang belum divaksinasi. Di satu sisi pemerintah tetap akan memperhatikan orang-orang yang akan divaksin agar semakin terlindungi," tambah Wiku.

Diberitakan sebelumnya, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono mengatakan, tidak menutup kemungkinan di masa yang akan datang Indonesia melakukan vaksinasi booster dosis keempat, apabila studi ilmiah menunjukkan diperlukannya vaksinasi booster lanjutan.

Namun, ia mengatakan, vaksinasi booster dosis keempat itu tidak akan dilakukan dalam waktu dekat.

Sebab, pemerintah tengah mengejar cakupan vaksinasi dosis pertama dan dosis kedua yang dijadwalkan rampung Juni 2022 serta vaksinasi booster.

"Kita masih melakukan equal policy, itu yang kita kejar dulu supaya kita bisa proteksi untuk masyarakat yang mendapatkan vaksinasi primer," kata Dante dalam diskusi yang digelar Radio Kesehatan Kemenkes, Rabu (23/2/2022).

Dante mengatakan, masyarakat perlu memahami vaksinasi booster bertujuan untuk memberikan tambahan efek proteksi yang sebelumnya sudah menurun dari vaksinasi dosis lengkap.

Oleh karenanya, saat ini, pemerintah baru memberikan vaksinasi booster dosis ketiga.

"Kemudian kita bisa evaluasi dengan uji klinik epidemologi kita memerlukan booster keempat, bukan tidak mungkin booster keempat itu diperlukan, tapi bukan sekarang waktunya," ujarnya.

https://nasional.kompas.com/read/2022/02/24/18364181/muncul-usulan-vaksinasi-dosis-keempat-ini-kata-satgas-covid-19

Terkini Lainnya

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Nasional
Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Nasional
Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Nasional
PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

Nasional
KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

Nasional
Kompolnas Dorong Motif Bunuh Diri Brigadir RAT Tetap Diusut, Meski Penyelidikan Kasus Dihentikan

Kompolnas Dorong Motif Bunuh Diri Brigadir RAT Tetap Diusut, Meski Penyelidikan Kasus Dihentikan

Nasional
Airin Hadir di Taaruf Muhaimin Bersama Calon Kepala Daerah

Airin Hadir di Taaruf Muhaimin Bersama Calon Kepala Daerah

Nasional
Sentil KPU, Hakim MK Arief Hidayat: Sudah Hadir Ya Setelah Viral saya Marahi

Sentil KPU, Hakim MK Arief Hidayat: Sudah Hadir Ya Setelah Viral saya Marahi

Nasional
MPR Akan Temui Prabowo-Gibran Bicara Masalah Kebangsaan

MPR Akan Temui Prabowo-Gibran Bicara Masalah Kebangsaan

Nasional
Hakim Fahzal Hendri Pimpin Sidang Dugaan Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh

Hakim Fahzal Hendri Pimpin Sidang Dugaan Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke