Salin Artikel

Wapres: Potensi Kerugian akibat "Stunting" Capai Rp 450 Triliun Per Tahun

Hal ini disampaikan Ma'ruf saat membuka Rapat Kerja Nasional Badan Kependudukan dan Keluarga Bencana Nasional (BKKBN) Tahun 2022, Selasa (22/2/2022).

"Sekitar 2-3 persen Produk Domestik Bruto (PDB) hilang per tahun akibat stunting. Dengan jumlah PDB Indonesia tahun 2020 sekitar Rp 15.000 triliun, maka potensi kerugian akibat stunting mencapai Rp 450 triliun per tahun," kata Ma'ruf, Selasa.

Ma'ruf mengatakan, permasalahan stunting harus ditangani secara serius karena stunting bukan hanya soal masalah gagal tumbuh secara fisik.

Ia menyebutkan, stunting dapat mematikan masa depan seorang anak, bahkan sebelum tumbuh dewasa karena stunting juga mengindikasikan kemampuan kognitif anak.

"Padahal, human capital sangat menentukan keberhasilan pembangunan. Bila nyaris 30 persen anak Indonesia stunting, artinya 30 persen kekuatan pembangunan Indonesia di masa depan terancam hilang," ujar Ma'ruf.

Oleh karena itu, Ma'ruf meminta dalam waktu dua tahun ke depan harus terlihat capaian-capaian yang konkret dan terukur dari upaya penurunan angka stunting.

Ia mengingatkan, RPJMN 2020-2024 menargetkan prevalensi stunting turun ke angka 14 persen pada 2024, bahkan diharapkan nol pada 2030.

Ma'ruf pun menegaskan, selama ini tidak ada masalah dengan ketersediaan program, kegiatan, dan anggaran dalam upaya menekan angka stunting tersebut.

"Seluruhnya hanya perlu dioptimalkan dengan mengedepankan pendekatan keluarga dan kolaboratif melalui kemitraan, sehingga konvergensi lintas sektor bukan sekadar wacana, melainkan sungguh bisa terlaksana," kata Ma'ruf.

https://nasional.kompas.com/read/2022/02/23/09305751/wapres-potensi-kerugian-akibat-stunting-capai-rp-450-triliun-per-tahun

Terkini Lainnya

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Nasional
Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Nasional
Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Nasional
Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Nasional
Kuasa Hukum Caleg Jawab 'Siap' Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Kuasa Hukum Caleg Jawab "Siap" Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Nasional
Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Nasional
Geledah Setjen DPR dan Rumah Tersangka, KPK Amankan Dokumen Proyek hingga Data Transfer

Geledah Setjen DPR dan Rumah Tersangka, KPK Amankan Dokumen Proyek hingga Data Transfer

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke