Soal Kepastian Haji 2022, Menag Masih Komunikasi dengan Pemerintah Arab Saudi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengatakan, hingga saat ini masih belum mendapatkan kepastian mengenai penyelenggaraan haji 1443 Hijriah atau 2022 Masehi.

Pihaknya masih menjalin komunikasi intens dengan pemerintah Arab Saudi lantaran waktu persiapan untuk penyelenggaraan haji tinggal 3,5 bulan.

"Kami terus melakukan komunikasi yang intens kepada pemerintah Saudi agar harapan apapun nanti keputusan yang dibuat pemerintah Saudi terkait dengan pemberangkatan haji ini kita dapat informasi yang lebih cepat dari tangan pertama," kata Yaqut saat melakukan rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI yang ditayangkan secara daring, Rabu (16/2/2022).

Berdasarkan perhitungannya, penyelenggaraan ibadah haji, bila berdasarkan pada kalender hijriah jemaah, akan diberangkatkan pada 4 Zulhijah 1443 H atau 5 Juni 2022.

Dalam waktu yang cukup singkat tersebut, tim Kemenag perlu melakukan persiapan akomodasi, konsumsi, dan transportasi bagi jemaah di Arab Saudi.

"Dalam waktu dekat tim akan berangkat ke Arab Saudi untuk melakukan persiapan pelayanan haji di Arab Saudi," kata Yaqut.

Keberadaan pemberangkatan jemaah haji yang belum pasti juga berdampak pada kuota haji tahun ini.

Yaqut menjelaskan, dalam tahapan penyelenggaraan ibadah haji, terdapat penandatanganan MoU terkait dengan kuota haji.

Pihaknya juga masih melakukan koordinasi dengan Kementerian Haji Arab Saudi terkait dengan hal ini.

"Sebagaimana kami sampaikan, sampai saat ini kami belum mendapatkan undangan dari pemerintah Arab Saudi untuk melakukan MoU terkait persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1443 Hijriah atau 2022 Masehi. Kita akan terus tanyakan," kata dia.

Sebagai bagian dari langkah persiapan, pihaknya telah menyusun tiga skenario penyelenggaraan haji tahun ini.

Tiga skenario tersebut yakni penyelenggaraan ibadah haji dengan kuota penuh, kuota terbatas, dan tidak memberangkatkan jemaah sama sekali seperti dua tahun yang lalu.

Skenario tersebut disiapkan lantaran hingga saat ini pandemi Covid-19 masih belum berakhir di tengah kemunculan varian Omicron.

"Pemerintah sampai saat ini akan terus dan tetap bekerja untuk menyiapkan opsi pertama dengan kuota penuh," kata Yaqut.