Salin Artikel

Satgas Sebut Rasio Testing Covid-19 di 22 Provinsi Masih di Bawah Standar Nasional

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menyayangkan, masih ada 22 provinsi yang tingkat rasio testing Covid-19-nya masih di bawah rasio testing nasional.

Terlebih dua provinsi di antaranya berada di wilayah Jawa-Bali, yakni Jawa Timur dan Jawa Tengah.

"Rasio testing di Jawa Timur adalah 5 orang dari 1.000 orang dites. Sementara di Jawa Tengah angkanya tergolong sangat rendah, yakni 2 dari 1.000 orang dites," ujar Wiku dalam keterangan pers secara virtual pada Kamis (10/2/2022).

Berdasarkan data per 6 Februari 2022, saat ini rasio testing nasional Covid-19 yakni 7 dari 1.000 orang yang dites.

Sehingga menurut Wiku, angka testing secara nasional masih jauh di atas standar Badan Kesehatan Dunia atau World Health Organization (WHO).

Ia pun mengingatkan bahwa testing merupakan penentu mobilitas yang aman untuk masyarakat. Dengan testing dapat diketahui apakah seseorang positif atau tidak.

Oleh sebabnya, dapat mencegah orang yang positif berpindah dari satu daerah ke daerah lainnya, yang berpotensi meningkatkan kasus di suatu daerah.

"Untuk itu dimohon kepada pimpinan daerah pada 22 provinsi tersebut, terutama Jawa Timur dan Jawa Tengah, untuk kembali memasifkan testing," tegas Wiku..

"Jangan sampai data yang dilaporkan lebih kecil dari kondisi kasus sebenarnya, dan berimbas pada penentuan kebijakan yang kurang sesuai dengan situasi riil di lapangan," tambahnya.

https://nasional.kompas.com/read/2022/02/11/06070901/satgas-sebut-rasio-testing-covid-19-di-22-provinsi-masih-di-bawah-standar

Terkini Lainnya

Komisi II Pertimbangkan Bentuk Panja untuk Evaluasi Gaya Hidup dan Dugaan Asusila di KPU

Komisi II Pertimbangkan Bentuk Panja untuk Evaluasi Gaya Hidup dan Dugaan Asusila di KPU

Nasional
Djoko Susilo PK Lagi, Ketua KPK Singgung Kepastian Hukum

Djoko Susilo PK Lagi, Ketua KPK Singgung Kepastian Hukum

Nasional
KPK Geledah Kantor PT Telkom dan 6 Rumah, Amankan Dokumen dan Alat Elektronik

KPK Geledah Kantor PT Telkom dan 6 Rumah, Amankan Dokumen dan Alat Elektronik

Nasional
Pembukaan Rakernas Ke-5 PDI-P Akan Diikuti 4.858 Peserta

Pembukaan Rakernas Ke-5 PDI-P Akan Diikuti 4.858 Peserta

Nasional
KPK Gelar 'Roadshow' Keliling Jawa, Ajak Publik Tolak Politik Uang

KPK Gelar "Roadshow" Keliling Jawa, Ajak Publik Tolak Politik Uang

Nasional
Bobby ke Gerindra padahal Sempat Bilang 'Insya Allah' Gabung Golkar, Mekeng: 'Nothing Special'

Bobby ke Gerindra padahal Sempat Bilang "Insya Allah" Gabung Golkar, Mekeng: "Nothing Special"

Nasional
PPP Disebut Tak Bisa Lolos Parlemen, Mardiono: Ketua KPU Bukan Pengganti Tuhan

PPP Disebut Tak Bisa Lolos Parlemen, Mardiono: Ketua KPU Bukan Pengganti Tuhan

Nasional
Soal Dapat Jatah 4 Kursi Menteri, Ketum PAN: Hak Prerogatif Prabowo

Soal Dapat Jatah 4 Kursi Menteri, Ketum PAN: Hak Prerogatif Prabowo

Nasional
Galang Dukungan di Forum Parlemen WWF Ke-10, DPR Minta Israel Jangan Jadikan Air Sebagai Senjata Konflik

Galang Dukungan di Forum Parlemen WWF Ke-10, DPR Minta Israel Jangan Jadikan Air Sebagai Senjata Konflik

Nasional
Alasan PDI-P Tak Undang Jokowi Saat Rakernas: Yang Diundang yang Punya Spirit Demokrasi Hukum

Alasan PDI-P Tak Undang Jokowi Saat Rakernas: Yang Diundang yang Punya Spirit Demokrasi Hukum

Nasional
Waketum Golkar Kaget Bobby Gabung Gerindra, Ungkit Jadi Parpol Pertama yang Mau Usung di Pilkada

Waketum Golkar Kaget Bobby Gabung Gerindra, Ungkit Jadi Parpol Pertama yang Mau Usung di Pilkada

Nasional
Pj Ketum PBB Sebut Yusril Cocok Jadi Menko Polhukam di Kabinet Prabowo

Pj Ketum PBB Sebut Yusril Cocok Jadi Menko Polhukam di Kabinet Prabowo

Nasional
Penerbangan Haji Bermasalah, Kemenag Sebut Manajemen Garuda Indonesia Gagal

Penerbangan Haji Bermasalah, Kemenag Sebut Manajemen Garuda Indonesia Gagal

Nasional
DKPP Didesak Pecat Ketua KPU dengan Tidak Hormat

DKPP Didesak Pecat Ketua KPU dengan Tidak Hormat

Nasional
JK Nilai Negara Harus Punya Rencana Jangka Panjang sebagai Bentuk Kontrol Kekuasaan

JK Nilai Negara Harus Punya Rencana Jangka Panjang sebagai Bentuk Kontrol Kekuasaan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke