DPR Minta Pemberlakuan PPKM di Jawa-Bali Dibarengi Standar Pendekatan Berbasis Risiko

KOMPAS.com – Anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Netty Prasetiyani Heryawan menyampaikan beberapa pendapat terkait aturan pemberlakuan pembatasan kegiatan Masyarakat (PPKM) level 3 yang dikeluarkan pemerintah pusat dan daerah di beberapa wilayah Jawa dan Bali.

Dia mengatakan, aturan PPKM harus dibarengi dengan kebijakan dan strategi standar risk based approach atau pendekatan berbasis risiko. Dengan begitu, rencana aksi harus dilakukan dari hulu ke hilir.

"Pengawasan, pengetatan, dan penutupan jalur masuk penerbangan dan perbatasan harus diketatkan lagi, terutama dari wilayah epicentrum kasus, baik luar maupun dalam negeri. Sektor padat mobilitas manusia harus dikurangi," katanya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Kamis (10/2/2022).

Netty juga meminta pemerintah mengevaluasi kebijakan pembelajaran tatap muka (PTM) 100 persen karena mempertaruhkan keselamatan peserta didik, warga sekolah, serta keluarga dan masyarakat.

Legislator PKS itu juga meminta pemerintah memperhatikan pendapat para epidemiolog dalam membuat aturan pembatasan.

"Peningkatan level PPKM pasti berdampak secara psikologis pada masyarakat yang baru sedikit bernapas lega pascatrauma akibat gelombang kedua dan varian Delta," lanjutnya.

Oleh karena itu, Netty mengatakan, pemerintah harus melakukan sosialisasi dan edukasi komprehensif pada masyarakat tentang varian Omicron dan PPKM agar mereka tidak salah kaprah, bahkan menggampangkan yang dapat berakibat fatal.

Lebih lanjut, legislator daerah pemilihan Jawa Barat VIII itu juga meminta pemerintah meningkatkan jumlah testing dan tracing sebagai indikator penting aglomerasi level PPKM.

Netty meminta pemerintah melakukan testing dan tracing secara massif, sehingga jumlah temuan kasus di lapangan dan angka positivity rate mendekati riil.

Dia menjelaskan, jika jumlah testing dan tracing rendah, jumlah kasus pun akan rendah. Padahal, pemerintah telah meningkatkan level PPKM dan meminta masyarakat waspada dan menahan diri.

“Bagaimana mungkin terbangun awareness yang tinggi di tengah masyarakat jika yang disebutkan angka kasus rendah," tambahnya.

Selanjutnya, Netty mengatakan, langkah-langkah di atas harus menjadi poin perhatian pemerintah.

"Pegangan bagi pemerintah saat menarik rem maupun menginjak gas dalam penetapan status PPKM adalah kebijakan yang komprehensif dan saintifik, konsistensi pemerintah, serta kesadaran protokol kesehatan (prokes) masyarakat," ujar Netty.