Salin Artikel

Minyak Goreng Langka, YLKI Bikin Petisi Minta KPPU Lakukan Investigasi

Petisi itu dibuat karena langkanya minyak goreng dan harganya yang melambung beberapa waktu terakhir.

Adapun petisi itu dapat diakses di Change.org bertajuk Langka dan Harganya Mahal, Usut Tuntas Dugaan Kartel Minyak Goreng.

“KPPU sempat bilang kalau hanya ada 4 perusahaan yang menguasai perdagangan minyak goreng di Indonesia,” tertulis dalam petisi itu dikutip Jumat (4/2/2022).

“Bukan tidak mungkin keempat perusahaan ini melakukan praktik kartel, bersekongkol menentukan harga bersama,” isi keterangan YLKI.

Maka YLKI mendorong KPPU untuk menuntaskan persoalan tersebut dengan berpedoman pada Undang-undang Anti Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat.

Jika dugaan permainan harga terjadi, YLKI ingin KPPU dan pemerintah berani mengambil tindakan tegas.

“Jangan segan-segan untuk mencabut izin ekspor mereka supaya bisa memprioritaskan konsumsi domestik atau bahkan mencabut izin usahanya,” bunyi keterangan tersebut.

YLKI menegaskan KPPU dan pemerintah mesti segera mengambil langkah agar masyarakat tidak kesulitan untuk mendapatkan minyak goreng.

“Kita tidak bisa biarkan masyarakat konsumen kesulitan mendapatkan minyak goreng, apalagi untuk menjalankan usaha mereka hanya karena tidak bisa beli minyak goreng dengan harga terjangkau, atau sekedar untuk domestik rumah tangga,” papar YLKI dalam keterangannya.

Diketahui harga minyak goreng melambung cukup tinggi beberapa waktu terakhir. Selain itu persediannya juga sempat langka di pasaran.

Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) lalu memberlakukan aturan Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk minyak goreng curah sampai kemasan premium.

Kebijakan itu mulai berlaku Selasa (1/2/2022) awal pekan lalu.

Dengan kebijakan itu maka saat ini harga minyak goreng curah berada di angka Rp 11.500 per liter, minyak goreng kemasan sederhana dibanderol Rp 13.500 per liter dan minyak goreng kemasan premium Rp 14.000 per liter.

https://nasional.kompas.com/read/2022/02/04/11314111/minyak-goreng-langka-ylki-bikin-petisi-minta-kppu-lakukan-investigasi

Terkini Lainnya

Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

Nasional
Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Nasional
Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Nasional
Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Nasional
Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat Kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat Kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Nasional
Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Nasional
Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Nasional
Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Nasional
KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Nasional
195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

Nasional
Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Nasional
Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Nasional
Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Nasional
Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Nasional
Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke