Ombudsman Luncurkan Aplikasi Pengaduan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Keberadaan aplikasi ini untuk mempermudah masyarakat melaporkan dugaan malaadminstrasi dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah.

Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika mengatakan, kewenangan yang dimiliki Ombudsman harus difungsikan dan dilaksanakan dalam Pengadaan Barang dan Jasa karena APBN yang terserap pada kegiatan itu dinilai cukup besar.

“Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah kerap kali dijadikan momentum untuk mendapatkan keuntungan dengan menyalahgunakan wewenang atas tugas atau jabatan yang berujung pada korupsi,” ujar Yeka dalam sambutannya, Rabu (2/2/2022).

Yeka menyampaikan, jumlah pengaduan yang diterima Ombudsman terkait pengadaan
barang dan jasa pada tahun 2021 sebanyak 118 laporan, baik di pusat maupun perwakilan.

Dari jumlah itu, sebanyak 53 ditindaklanjuti dalam proses pemeriksaan.

Ia mengatakan, sebanyak 21 laporan yang masuk terkait dengan tidak diberikan layanan saat menyampaikan keberatan, baik oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) maupun Inspektorat.

Oleh sebab itu, ujar dia, peran Ombudsman hadir untuk menciptakan iklim pegelolaan keuangan negara yang sehat atas permasalahan yang timbul pada Pengadaan Barang dan Jasa melalui aplikasi pengaduan.

“Dengan diluncurkannya aplikasi ini, diharapkan dapat mempercepat laporan atas
maladministrasi pada pengadaan barang dan jasa Pemerintah," kata Yeka.

"Ombudsman serius menangani laporan barang dan jasa ini karena potensi kebocoran uang negara ada banyak di sini. Sehingga ke depan keuangan negara dapat lebih hemat,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala Keasistenan Utama Pengaduan Masyarakat Ombudsman RI, Patnuaji Agus Indrarto menyampaikan, aplikasi pengaduan pengadaan barang dan jasa Ombudsman itu mengusung konsep borderless.

Konsep itu bertujuan agar pengaduan dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja melalui Website Resmi Ombudsman RI submenu Pengaduan.

Pengaduan itu juga bisa dilakukan melalui aplikasi Radius pada submenu Ombudsman RI sebagai pilot project kolaborasi Ombudsman RI dengan aplikasi non-komersial.

“Sistem Pengaduan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah ini akan memudahkan pelapor melalui metode sistem formulir langkah-perlangkah (Wizard Form) yang telah didesain untuk meningkatkan daya komunikasi, kelengkapan data, dan kesesuaian penyampaian aduan,” papar Patnuaji.

Patnuaji menjelaskan, Setiap aduan yang masih membutuhkan unggahan persyaratan lain seperti data tambahan formiil maupun materiil dapat dikomunikasikan secara sistem melalui email kepada pelapor.

“Sehingga diharapkan akan memudahkan proses komunikasi dan pengarsipan dari setiap materi unggahan pelengkap aduan yang disampaikan,” kata dia.