Jokowi: Sudah Sangat Lama ASN Ada di Zona Nyaman, Terbelenggu Birokrasi Feodal

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan, aparatur sipil negara (ASN) sudah sangat lama berada di zona nyaman.

Jokowi menyebut hal itu sebagai warisan birokrasi feodal dan harus diubah secara total.

"Hal ini terlihat klise, tapi sangat penting dan mendasar karena sudah sangat lama ASN berada pada zona nyaman, terbelenggu oleh warisan budaya birokrasi feodal sehingga menjadikan ASN kurang produktif," ujar Jokowi dalam sambutannya pada Munas ke-9 Korpri sebagaimana dilansir dari tayangan video di laman resmi Istana Presiden, Jumat (28/1/2021).

"Budaya ini harus berubah total. ASN Indonesia harus keluar dari zona nyaman menjadi modern dan profesional," tegasnya.

Dia melanjutkan, seluruh sumber daya dan kewenangan yang diberikan negara kepada ASN seharusnya mampu digunakan secara akuntabel.

Otoritas harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kepentingan masyarakat dan dipergunakan untuk memberdayakan masyarakat.

Menurut Jokowi, birokrasi bukan hanya harus hadir di tengah-tengah masyarakat, tetapi kehadirannya berdampak nyata bagi masyarakat.

"Itu yang penting, memberikan solusi pada persoalan-persoalan masyarakat, sehingga melindungi, mengayomi, dan memenuhi hak-hak masyarakat sesuai dengan amanah konstitusi," jelas kepala negara.

Ketiga, di era disrupsi saat ini Jokowi berharap seluruh anggota Korpri harus mau dan harus mampu beradaptasi dengan perubahan.

Caranya dengan terus meningkatkan kompetensi diri sehingga menjadi trendsetter, bukan sebatas follower.

Anggota Korpri diharapkan bersikap terbuka dengan menghilangkan semua ego.

"Baik ego sektoral, ego daerah, hingga ego ilmu krena banyak masalah yang tidak bisa diselesaikan satu dinas, oleh satu daerah, oleh satu kementerian, oleh suatu lembaga tertentu, bahkan satu disiplin ilmu," tutur Jokowi.

"Kolaborasi lintas organisasi, lintas daerah, lintas ilmu, lintas profesi adalah kunci menghadapi tantangan masa depan. Dengan kemajuan teknologi, tidak ada lagi toleransi bagi layanan yang rumit dan lama. Jangan terpaku pada cara-cara lama. Segera terapkan cara-cara baru," jelasnya.

Sehingga Jokowi meminta Korpri memanfaatkan teknologi, dan menerapkan e-government.

Sebab teknologi telah memungkinkan pelayanan kepada masyarakat dilakukan lebih cepat dan lebih akurat.