KPK Amankan Uang Rp 140 Juta dalam OTT di PN Surabaya, Tanda Jadi untuk Hakim Itong Urus Perkara

Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango mengungkap, OTT dilakukan pada Rabu (19/1/2022) pukul 15.30 WIB.

OTT tersebut dilakukan setelah KPK mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya dugaan penyerahan sejumlah uang kepada hakim terkait penanganan sebuah perkara.

Adapun pihak yang diamankan pertama adalah Hamdan (HD) dan Hendro Kasiono (HK) di salah satu area parkir yang berada di kantor PN Surabaya.

Hamdan merupakan Panitera Pengganti di PN Surabaya yang merupakan kaki-tangan dari Hakim Itong. Sementara itu Hendro adalah pengacara dan kuasa dari PT Soyu Giri Primedika (SGP), yang sedang berperkara di PN Surabaya.

"Tim KPK langsung mengamankan HK (Hendro Kasiono) dan HD (Hamdan) beserta sejumlah uang yang sebelumnya telah diterima HD dan kemudian dibawa ke Polsek Genteng untuk dilakukan pemeriksaan," kata Nawawi dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis, (20/1/2022).

Secara terpisah, Tim KPK mencari keberadaan Hakim Itong dan Direktur PT SGP berinisial AP. Setelah ditemukan, keduanya langsung ditangkap oleh KPK.

Pada OTT itu, Hendro menyerahkan uang kepada Hamdan untuk diberikan kepada Hakim Itong Isnaeni agar memenuhi permintaannya mengurus perkara PT SGP di persidangan.

"Jumlah uang yang berhasil diamankan sebesar Rp140 juta sebagai tanda jadi awal bahwa IIH nantinya akan memenuhi keinginan Hendro Kasiono terkait permohonan pembubaran PT SGP," jelas Nawawi.

Setelah dilakukan pemeriksaan dan ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup, KPK kemudian meningkatkan status perkara ini ke tahap penyidikan. Nawawi mengumumkan KPK telah menetapkan tersangka kepada Hakim Itong, Hendro Kasiono, dan Hamdan.

"Para tersangka saat ini dilakukan penahanan Rutan selama 20 hari pertama terhitung sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan 8 Februari 2022," terangnya.

Itong dan Hamdan pun disangkakan melanggar Pasal 12 huruf c atau Pasal 11 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Sementara itu Hendro Kasiono dikenakan Pasal 6 aya (1) huruf a atau Pasal 13 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.