Ibu Kota "Nusantara" Disebut Akan Lebih Banyak Pakai APBN, Kepala Bappenas: Saya Belum Baca

Alasannya, Suharso mengaku belum membaca informasi soal pendanaan tersebut yang tertera dalam situs resmi IKN, ikn.go.id.

"Saya itu belum baca soalnya," kata Suharso di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (17/1/2022).

Suharso juga tidak menjawab lugas saat ditanya kemungkinan angka yang tercantum pada situs tersebut hanya untuk kurun waktu tertentu selama masa pembangunan ibu kota baru.

"Nanti saya lihat ya," kata dia singkat.

Sementara itu, Ketua Panitia Khusus RUU Ibu Kota Negara Ahmad Doli Kurnia menekankan agar jangan sampai pemindahan ibu kota membebani keuangan negara.

"Intinya adalah kita tidak mau pemindahan ini terlalu membenani APBN. Nah kita lihat scheme-nya kayak apa," ujar Doli, Senin.

Dikutip dari situs ikn.go.id, skema pendanaan IKN terdiri dari 53,5 persen dari APBN dan 46,5 persen yang berasal dari kerjasama pemerintah dan badan usaha (KPBU), swasta, maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Hal itu berbeda dengan pernyataan Deputi Kepala Staf Presiden (KSP) Juri Ardiantoro bahwa biaya yang berasal dari APBN lebih kecil dibandingkan dari KPBU, swasta, dan BUMN.

"Bagian terbesarnya justru dari kerja sama pemerintah dan badan usaha (Public-Private Partnership) dan kontribusi atau investasi swasta," ujar Juri dikutip dari siaran pers KSP, Senin (28/6/2021).

"Perkiraan kasarnya, dari total dana sebesar Rp 466 triliun yang dibutuhkan, (pembiayaan dari) APBN hanya sekitar Rp 89,4 triliun. Lalu KPBU dan swasta Rp 253,4 triliun, sementara BUMN serta BUMD Rp 123,2 triliun," lanjutnya.