Salin Artikel

Dari Nusron Wahid sampai Khofifah, Ini 7 Politikus di PBNU Era Gus Yahya

Sekilas, hal ini berseberangan dengan visi pria yang akrab disapa Gus Yahya itu agar PBNU di tangannya mengambil jarak dengan kepentingan politik praktis.

Namun, Yahya memastikan, masuknya sejumlah politikus lintas partai politik itu justru dilakukan untuk mencapai visi tersebut.

"Supaya ketika mereka mengeluarkan atau bertindak menyampaikan sesuatu yang mirip terhadap kepentingan-kepentingan politik, masih bisa langsung diketahui dan tidak bisa mengklaimnya sebagai suatu yang netral," kata Yahya dalam jumpa pers, Rabu (12/1/2022).

Berikut sejumlah politikus yang masuk dalam PBNU periode 2022-2027:

1. Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin

Ma’ruf Amin jelas bukan nama baru di PBNU. Pria kelahiran Tangerang itu disegani di kalangan Nadhliyin dan sempat manjabat sebagai Rais Aam (pemimpin spiritual) PBNU periode 2015-2020.

Pada 2018, Ma’ruf mundur dari posisinya itu karena hendak mencalonkan diri sebagai wakil presiden mendampingi Joko Widodo. PBNU punya ketentuan, Rais Aam tidak boleh merangkap jabatan politik.

Setelah mundur, Ketua Umum PBNU saat itu, Said Aqil Siradj, menempatkannya di jajaran mustasyar (penasihat) PBNU. Di tangan Gus Yahya, Ma’ruf kembali masuk sebagai anggota mustasyar.

2. Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin

Taj Yasin merupakan putra Maimoen Zubair, ulama karismatik NU yang meninggal dunia pada Agustus 2019 lalu. Ia merupakan kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Namanya sempat masuk dalam bursa calon Ketua Umum PBNU periode 2022-2027, sebelum kontestasi mengerucut pada nama Said Aqil dan Yahya Staquf.

Di kepengurusan baru PBNU, Taj Yasin ditempatkan sebagai bagian dari A’wan atau dewan pakar PBNU.

3. Wali Kota Pasuruan Saifullah Yusuf

Saifullah Yusuf atau akrab disapa Gus Ipul merupakan politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Ia merupakan cicit Bisri Syansuri, kakek Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid alias Gus Dur.

Di dunia politik, Gus Ipul pernah menjabat Menteri Negara Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal pada Kabinet Indonesia Bersatu dari Oktober 2004 hingga Mei 2007.

Ia menjabat Wakil Gubernur Jawa Timur sejak 2009 hingga 2019.

Di PBNU, Gus Ipul pernah menjadi salah satu ketua di bawah kepengurusan Saiq Aqil. Di kepengurusan Gus Yahya, Gus Ipul menjadi Sekretaris Jenderal PBNU.

4. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa

Khofifah, politikus PKB, untuk kali pertama masuk dalam kepengurusan PBNU. Sebab, kali pertama pula PBNU memasukkan perempuan dalam struktur kepengurusannya, di tangan Gus Yahya.

Di PBNU saat ini, Khofifah yang pernah menjabat Menteri Sosial pada 2014-208 ini diberi mandat sebagai salah satu ketua pengurus harian (tanfidziyah) PBNU.

5. Ketum BPP HIPMI Mardani Maming

Maming adalah pengusaha muda dari Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Di kabupaten itu pula ia sempat menjabat sebagai bupati, yakni pada 2010-2015 dan 2016-2018.

Selain itu, Maming merupakan Ketua Umum BPP Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi). Di PBNU, ia kini diberi amanah sebagai bendahara umum.

6. Anggota DPR RI Nusron Wahid

Nusron Wahid yang kadang jadi pembicaraan di dunia politik sebetulnya bukan nama baru di kalangan Nahdliyin. Kader Golkar ini pernah terpilih sebagai Ketua Umum Gerakan Pemuda (GP) Ansor pada Januari 2011.

Nusron merupakan anggota DPR RI sejak 2004 hingga sekarang. Dia merupakan anggota Komisi VI di Senayan, dan dipilih Gus Yahya menjadi Wakil Ketua Umum PBNU

7. Anggota DPR RI Nasyirul Falah

Nasyirul Falah Amru dipilih Yahya menjadi salah satu ketua umum tanfidziyah PBNU. Ia merupakan legislator PDI-P dua periode. Di partai itu pula, pada 2011-2016 ia sempat menjadi Ketua Bidang Keagamaan di Dewan Pimpinan Pusat (DPP) sekaligus Ketua Pengurus Pusat Baitul Muslimin Indonesia—organisasi sayap PDI-P.

Di PBNU, Falah bukan nama baru. Ia merupakan Bendahara PBNU sejak 2010.

https://nasional.kompas.com/read/2022/01/14/05150081/dari-nusron-wahid-sampai-khofifah-ini-7-politikus-di-pbnu-era-gus-yahya-

Terkini Lainnya

Prabowo: Saya Setiap Saat Siap untuk Komunikasi dengan Megawati

Prabowo: Saya Setiap Saat Siap untuk Komunikasi dengan Megawati

Nasional
Tak Setuju Istilah Presidential Club, Prabowo: Enggak Usah Bikin Club, Minum Kopi Saja

Tak Setuju Istilah Presidential Club, Prabowo: Enggak Usah Bikin Club, Minum Kopi Saja

Nasional
1.168 Narapidana Buddha Terima Remisi Khusus Waisak 2024

1.168 Narapidana Buddha Terima Remisi Khusus Waisak 2024

Nasional
Menteri AHY Usulkan Pembentukan Badan Air Nasional pada WWF 2024

Menteri AHY Usulkan Pembentukan Badan Air Nasional pada WWF 2024

Nasional
Hormati Jika PDI-P Pilih di Luar Pemerintahan, Prabowo: Kita Tetap Bersahabat

Hormati Jika PDI-P Pilih di Luar Pemerintahan, Prabowo: Kita Tetap Bersahabat

Nasional
Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Nasional
PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

Nasional
KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

Nasional
Prabowo Koreksi Istilah 'Makan Siang Gratis': Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Prabowo Koreksi Istilah "Makan Siang Gratis": Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Nasional
Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Nasional
Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Nasional
KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

Nasional
Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Nasional
Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Nasional
Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke