Salin Artikel

Pemerintah Diharapkan Tidak Ragu Hentikan PTM 100 Persen jika Kasus Covid-19 Melonjak

"Jangan ragu untuk menghentikan PTM 100 persen jika kasus Covid-19 di Tanah Air melonjak. Per Kamis kemarin saja, kasus aktif di DKI Jakarta sudah tembus 1.170 kasus. Hal ini harus jadi pertimbangan pemerintah untuk menunda penerapan PTM 100 persen," kata Netty dalam keterangannya, Jumat (7/1/2022).

Netty mengatakan, pemerintah harus membuka telinga untuk mendengar masukan dan rekomendasi dari para ahli soal PTM.

Menurutnya, banyak ahli meminta PTM 100 persen ditunda sementara sembari melihat situasi Covid-19 pasca adanya lonjakan kasus akibat Omicron.

Selain itu, dia juga mengkritik kebijakan pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud-Ristek) yang tidak membuka opsi pembelajaran jarak jauh (PJJ) mulai Januari 2022.

"Hilangnya hak orangtua dalam menentukan apakah anaknya mau tetap PJJ atau PTM juga harus dikritik. Pemerintah jangan memaksakan kehendak di tengah minimnya fasilitas dan sistem pendidikan kita dalam menghadapi pandemi Covid-19," ungkapnya.

Netty menilai, mayoritas sekolah di Indonesia belum ideal untuk dapat menghadapi ancaman bencana non-alam seperti Covid-19.

Dia mengingatkan bahwa saat ini masih banyak sekolah yang kondisinya memprihatinkan dan sangat sulit melindungi peserta didik dari ancaman Covid-19.

"Harusnya, ini menjadi alarm bagi pemerintah nantinya untuk menyiapkan sistem pendidikan yang adaptif terhadap bencana alam maupun non-alam," tegas dia.

Menurut Netty, ketertinggalan pelajaran atau learning loss memang berbahaya bagi generasi masa depan bangsa.

Namun, dari sisi orangtua, keselamatan dan kesehatan anak jauh lebih penting dari apapun juga.

"Dan pemerintah, tidak boleh menghilangkan hak orangtua, untuk khawatir dan lebih berhati-hati terhadap kesehatan anaknya," pungkas dia.

Diketahui, pemerintah mulai mewajibkan semua satuan pendidikan melaksanakan PTM terbatas. Di beberapa wilayah bahkan sudah diperkenankan PTM 100 persen setiap hari.

Padahal, saat ini, kasus Covid-19 dari penularan varian Omicron di Indonesia terus bertambah

Di Jakarta sendiri, pemerintah provinsi DKI Jakarta mencatat sejumlah kasus Covid-19 varian Omicron selama 20 hari terakhir.

Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Widyastuti mengatakan, per 5 Januari 2022, temuan kasus Covid-19 varian Omicron di Jakarta sudah mencapai 251 kasus.

https://nasional.kompas.com/read/2022/01/07/12043541/pemerintah-diharapkan-tidak-ragu-hentikan-ptm-100-persen-jika-kasus-covid-19

Terkini Lainnya

Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Nasional
Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Nasional
Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Nasional
Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Nasional
Perayaan Trisuci Waisak, Menag Berharap Jadi Momentum Rajut Kerukunan Pasca-Pemilu

Perayaan Trisuci Waisak, Menag Berharap Jadi Momentum Rajut Kerukunan Pasca-Pemilu

Nasional
Vendor Kementan Disuruh Pasang 6 AC di Rumah Pribadi SYL dan Anaknya

Vendor Kementan Disuruh Pasang 6 AC di Rumah Pribadi SYL dan Anaknya

Nasional
SYL Berkali-kali 'Palak' Pegawai Kementan: Minta Dibelikan Ponsel, Parfum hingga Pin Emas

SYL Berkali-kali "Palak" Pegawai Kementan: Minta Dibelikan Ponsel, Parfum hingga Pin Emas

Nasional
Anak SYL Ikut-ikutan Usul Nama untuk Isi Jabatan di Kementan

Anak SYL Ikut-ikutan Usul Nama untuk Isi Jabatan di Kementan

Nasional
Cucu SYL Dapat Jatah Jabatan Tenaga Ahli di Kementan, Digaji Rp 10 Juta Per Bulan

Cucu SYL Dapat Jatah Jabatan Tenaga Ahli di Kementan, Digaji Rp 10 Juta Per Bulan

Nasional
KPK Duga Negara Rugi Ratusan Miliar Rupiah akibat Korupsi di PT PGN

KPK Duga Negara Rugi Ratusan Miliar Rupiah akibat Korupsi di PT PGN

Nasional
Berbagai Alasan Elite PDI-P soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas

Berbagai Alasan Elite PDI-P soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas

Nasional
Waketum Golkar Ingin Tanya Airlangga Kenapa Bobby Akhirnya Masuk Gerindra

Waketum Golkar Ingin Tanya Airlangga Kenapa Bobby Akhirnya Masuk Gerindra

Nasional
Bicara soal Rekonsiliasi, JK Sebut Tetap Ada yang Jadi Oposisi

Bicara soal Rekonsiliasi, JK Sebut Tetap Ada yang Jadi Oposisi

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jalan Berliku Anies Menuju Pilkada Jakarta | Mahfud soal Pentingnya Pemikiran Megawati

[POPULER NASIONAL] Jalan Berliku Anies Menuju Pilkada Jakarta | Mahfud soal Pentingnya Pemikiran Megawati

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke