Salin Artikel

Jokowi Tambah Pos Wakil Menteri, Mensesneg: Belum Ada Reshuffle

Sebagaimana diketahui, isu reshuffle berembus sejak merapatnya Partai Amanat Nasional (PAN) ke pemerintah dan disiapkannya beberapa kursi wakil menteri.

"Tidak ada (reshuffle), belum ada," kata Pratikno di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (30/12/2021).

Terkait ditambahnya beberapa kursi wakil menteri, kata Pratikno, hal itu menyesuaikan dengan kebutuhan kementerian.

Ia mengatakan, wakil menteri dibutuhkan untuk membantu tugas para menteri di kementerian yang terbilang besar.

"Jadi memang dalam kelembagaan beberapa kementerian yang cukup besar ada posisi wamen (wakil menteri). Mengapa? Karena kita hadapi suasana ketidakpastian," ucap Pratikno.

"Jadi ada situasi tertentu di mana perlu di-backup wamen. Dunia berubah cepat vegini, banyak ketidakpastian, makannya secara kelembagaan kita buat kelembagaan yang fleksibel ada posisi wamen," tutur dia.

Pratikno menegaskan bahwa kursi wakil menteri ditambah untuk persiapan menghadapi dinamika perubahan zaman yang tinggi. Namun demikian, kursi tersebut bukan berarti harus diisi.

"Tidak berarti (kursi wakil menteri) harus diisi," kata dia.

Adapun PAN menyatakan berkoalisi dengan pemerintah pada akhir Agustus 2021 lalu. Sejak partai pimpinan Zulkifli Hasan itu bergabung, isu reshuffle kabinet terus berembus.


Belakangan isu itu kembali menguat lantaran Jokowi menambah sejumlah kursi wakil menteri. Terbaru, diterbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 110 tahun 2021 tentang posisi Wakil Menteri Sosial.

Total ada 24 kursi wakil menteri. Sebanyak 16 kursi sudah diisi, dan 8 lainnya masih kosong.

Selain Wakil Menteri Sosial, 7 kursi wakil menteri lain yang masih kosong yakni Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Wakil Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Wamendikbud-Ristek), dan Wakil Menteri Investasi.

Selain itu juga ada Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN), Wakil Menteri ESDM, Wakil Menteri Koperasi UKM, Wakil Menteri Perindustrian, dan Wakil Menteri Ketenagakerjaan.

https://nasional.kompas.com/read/2021/12/30/15315281/jokowi-tambah-pos-wakil-menteri-mensesneg-belum-ada-reshuffle

Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke