Salin Artikel

Gonjang-ganjing Kemenag pasca Sang Menteri Copot 6 Pejabat Eselon I

Keenam pejabat itu adalah Inspektur Jenderal Deni Suardini, Kepala Badan Litbang dan Diklat Achmad Gunaryo, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat (Dirjen Bimas) Kristen Thomas Pentury, Dirjen Bimas Katolik Yohanes Bayu Samodro, Dirjen Bimas Hindu Tri Handoko Seto, dan Dirjen Bimas Buddha Caliadi.

Para pejabat yang dimutasi itu pun berencana menggugat Menag ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Alasannya, mereka menduga ada dugaan pelanggaran prosedur dalam proses mutasi tersebut. Saat ini, mereka tengah menyiapkan tim pengacara.

"Sementara masih proses, tentu pengacara butuh kuasa dari kita semua untuk melakukan proses gugatan. Tapi saya ingin garis bawahi, yang kami gugat adalah prosedurnya," kata Thomas Pentury, Rabu (22/12/2021).

Selain itu, Thomas meminta penjelasan dari Menag terkait mutasi dirinya dan lima orang lainnya.

Ia mengatakan sebenarnya tidak mempersoalkan jika harus menanggalkan jabatannya.

Namun, setidaknya, proses mutasi ini harus didasari tata administrasi yang benar dan transparan.

"Jadi ada penjelasan yang kami ingin dapat terkait dengan usulan Menag untuk memberhentikan kami. Itu saja, harusnya ada penjelasan mengapa kami diusulkan untuk diberhentikan," ujarnya.

Hal senada disampaikan Caliadi. Dia mengatakan, pemberhentian dirinya dari jabatan dirjen di Kemenag cacat prosedur.

Menurut Caliadi, pemberhentian jabatan itu merupakan bentuk kesewenang-wenangan Menag.

Beriringan dengan rencana menggugat Menag ke PTUN, mereka pun telah melaporkan pencopotan jabatan itu ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

"Soal gugat ke PTUN pasti yang digugat adalah proses pemberhentiannya cacat prosedur. Tidak melalui mekanisme yang benar, sewenang-wenang," ujar Caliadi, Kamis (23/12/2021).


KASN mendalami laporan

Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) tengah menelusuri kasus pencopotan enam pejabat eselon I di Kementerian Agama. Ketua KASN Agus Pramusinto mengatakan, pihaknya telah menerima aduan dari empat pejabat yang dicopot tersebut.

"Kami sedang mendalami kasus ini," kata Agus saat dihubungi, Kamis (23/12/2021).

Agus menuturkan, KASN melakukan pengecekan internal apakah Kemenag sebelumnya sudah menyampaikan surat terkait mutasi enam pejabat eselon I itu.

Sebab, tiap proses mutasi ASN di kementerian/lembaga pemerintah harus dikonsultasikan terlebih dahulu dengan KASN. Bersamaan dengan itu, KASN juga meminta klarifikasi dari Kemenag atau ke Menag Yaqut.

"Klarifikasi ke Kemenag dan internal juga apakah ada surat yang masuk ke kami," tuturnya.

Menurut Agus, jika terbukti tidak ada konsultasi kepada KASN terlebih dahulu, maka proses mutasi tersebut tidak sesuai dengan prosedur.

Namun, ia tak mau buru-buru menyimpulkan karena baru mendengarkan laporan dari satu pihak, yaitu enam pejabat yang dimutasi.

Kemenag sebut sesuai prosedur

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemenag Nizar Ali mengtakan, mutasi merupakan hal yang lumrah dalam sebuah organisasi.

Nizar mengatakan, Menag memiliki kewenangan untuk memutasi personel di lingkungan Kemenag dengan berbagai pertimbangan. Salah satunya, dalam rangka penyegaran organisasi.

"Mutasi adalah hal yang biasa untuk penyegaran organisasi," kata Nizar, Selasa (21/12/2021).

Ia memastikan proses mutasi di lingkungan Kemenag ini sudah sesuai dengan ketentuan. Nizar pun mempersilakan jika ada pihak yang mau melayangkan gugatan ke PTUN.

https://nasional.kompas.com/read/2021/12/24/09554931/gonjang-ganjing-kemenag-pasca-sang-menteri-copot-6-pejabat-eselon-i

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Akui Pernah “Endorse” ACT, Mahfud: Karena Pengabdian Bagi Kemanusiaan

Akui Pernah “Endorse” ACT, Mahfud: Karena Pengabdian Bagi Kemanusiaan

Nasional
Kepala Otorita: Intensitas Pembangunan di IKN Sudah Semakin Meningkat

Kepala Otorita: Intensitas Pembangunan di IKN Sudah Semakin Meningkat

Nasional
Lili Pintauli Tak Hadir Sidang Etik, KPK Sebut Sedang jadi Pembicara Antikorupsi di Bali

Lili Pintauli Tak Hadir Sidang Etik, KPK Sebut Sedang jadi Pembicara Antikorupsi di Bali

Nasional
Izin Dicabut Kemensos, Kantor Pusat ACT Masih Beroperasi Normal

Izin Dicabut Kemensos, Kantor Pusat ACT Masih Beroperasi Normal

Nasional
Kepala Otorita: Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Fokus Pertama Pembangunan IKN

Kepala Otorita: Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Fokus Pertama Pembangunan IKN

Nasional
Survei PWS: Mayoritas Responden Puas Kinerja Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf

Survei PWS: Mayoritas Responden Puas Kinerja Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf

Nasional
Wamenkumham Sebut Ada 632 Pasal dalam Draf RKUHP yang Diserahkan Pemerintah ke DPR

Wamenkumham Sebut Ada 632 Pasal dalam Draf RKUHP yang Diserahkan Pemerintah ke DPR

Nasional
Suasana Terkini Kantor Pusat ACT Usai Izinnya Dicabut Kemensos

Suasana Terkini Kantor Pusat ACT Usai Izinnya Dicabut Kemensos

Nasional
PKS Gugat 'Presidential Threshold' ke MK, Akui Tak Leluasa Bentuk Koalisi

PKS Gugat "Presidential Threshold" ke MK, Akui Tak Leluasa Bentuk Koalisi

Nasional
Gugat UU Pemilu ke MK, PKS Anggap 'Presidential Threshold' Idealnya 7-9 Persen

Gugat UU Pemilu ke MK, PKS Anggap "Presidential Threshold" Idealnya 7-9 Persen

Nasional
Temui Pedagang di Pasar Alasa Nias, Jokowi Belanja Cabai hingga Pisang

Temui Pedagang di Pasar Alasa Nias, Jokowi Belanja Cabai hingga Pisang

Nasional
PKB Bentuk Koalisi dengan Gerindra, PKS: Siapa yang Ditinggalkan?

PKB Bentuk Koalisi dengan Gerindra, PKS: Siapa yang Ditinggalkan?

Nasional
Serahkan Draf RKUHP ke DPR, Wamenkumham: Pembahasan hanya Dibuka pada 14 Isu Krusial

Serahkan Draf RKUHP ke DPR, Wamenkumham: Pembahasan hanya Dibuka pada 14 Isu Krusial

Nasional
Sidang Gugatan Kemenhan Terkait Pengelolaan Satelit Ditunda 5 Bulan

Sidang Gugatan Kemenhan Terkait Pengelolaan Satelit Ditunda 5 Bulan

Nasional
Puan Dinilai Punya 'CV' Lengkap untuk Jadi Ketum PDI Perjuangan dan Capres

Puan Dinilai Punya "CV" Lengkap untuk Jadi Ketum PDI Perjuangan dan Capres

Nasional
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.