Salin Artikel

Ada Penumpukan di Bandara, Anggota DPR: Kalau Itu PMI, Mestinya Masuk Karantina di Wisma Atlet

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR Nurhadi mengingatkan pemerintah agar segera bertindak cepat merespons penumpukan masyarakat yang ada di Bandara Soekarno Hatta.

Menurut Nurhadi, apabila benar mereka yang mengantre di bandara merupakan Pekerja Migran Indonesia (PMI), maka pemerintah harus segera menyediakan fasilitas karantina gratis.

"Kalau PMI, ya mestinya masuk kriteria karantina di Wisma Atlet yang disediakan oleh pemerintah," kata Nurhadi saat dihubungi Kompas.com, Selasa (21/12/2021).

Politikus Partai Nasdem itu berpendapat, pemerintah seharusnya memberikan apresiasi bagi PMI karena telah berjuang menghasilkan devisa bagi negara.

Apresiasi itu, di masa pandemi salah satunya dengan memberikan fasilitas karantina gratis kepada mereka.

"PMI merupakan pahlawan penyumbang devisa negara, jadi pemerintah harus memberikan apresiasi," pesan Nurhadi.

Di sisi lain, ia juga meminta pihak kepolisian melakukan tindakan tegas terhadap oknum yang diduga bertindak sebagai calo agar para PMI itu menjalani karantina di hotel secara berbayar.

"Soal ada oknum yang menawarkan hotel berbayar kepada PMI tentu itu tidak boleh, tidak diperkenankan, harus ada tindakan tegas dari Polri karena melakukan tindakan yang melanggar yang mengatasnamakan negara," pungkas dia.

Diberitakan sebelumnya, lockdown yang diterapkan di RSDC Wisma Atlet, Kemayoran, Jakarta akibat terdeteksinya varian Omicron berdampak pada menumpuknya antrean proses karantina yang terjadi di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten.

Video penumpukan antrean TKI yang hendak menjalani karantina sepulang dari luar negeri di bandara Soekarno-Hatta pun beredar pada Senin (20/12/2021).

Perekam video yang adalah seorang perempuan mengaku sedang menunggu karantina kesehatan di Wisma Atlet, Jakarta. Dia baru tiba dari luar negeri seusai berlibur. Dia menyebut bahwa video itu diambil sekitar pukul 04.00 WIB.

Sementara, Ketua Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 Suharyanto mengatakan, kamar karantina untuk pekerja migran Indonesia (PMI) yang baru pulang dari luar negeri masih tersedia.

Di Rumah Sakit Darurat Covid-19 (RSDC) Wisma Atlet tempat untuk PMI yakni pada tower 4 dan tower 7. Sementara, di Rusun Nagrak, Cilincing tersedia lima tower,

"Di Wisma Atlet tower 4 dan tower 7 masih menerima karantina PMI, saat ini tersedia 809 tempat tidur," katanya, saat dikonfirmasi Kompas.com, Selasa (21/12/2021).

https://nasional.kompas.com/read/2021/12/21/15005321/ada-penumpukan-di-bandara-anggota-dpr-kalau-itu-pmi-mestinya-masuk-karantina

Terkini Lainnya

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke