Salin Artikel

Antrean Masuk Wisma Atlet Menumpuk, Anggota DPR: Kalau Wisatawan Harus Karantina Mandiri

Pasalnya, ia menekankan apabila ternyata penumpukan itu, yang sebagian besar merupakan wisatawan, tidak berhak mendapat fasilitas karantina dari pemerintah.

"Kalau wisatawan tentu tidak bisa, tidak masuk kriteria itu sehingga harus melakukan karantina secara mandiri," kata Nurhadi saat dihubungi Kompas.com, Selasa (21/12/2021).

Politikus Nasdem itu mengingatkan bahwa ada tiga kriteria masyarakat yang bisa mendapatkan fasilitas karantina pemerintah.

Pertama, mereka yang merupakan PMI yang baru tiba kembali ke Indonesia.

"Kedua, pelajar Indonesia yang dapat beasiswa di luar negeri. Ketiga itu ASN atau PNS yang diberi surat dinas dari pemerintah untuk menjalankan tugas," jelasnya.

Nurhadi menekankan, ketiga pihak masyarakat yang masuk dalam kriteria itu berhak mendapatkan fasilitas karantina gratis dari pemerintah.

Dengan demikian, pemerintah perlu memastikan penumpukan di Bandara yang disebut mengantre fasilitas karantina.

"Karena berdasarkan surat edaran satgas covid 19 yang berhak untuk mendapatkan layanan karantina pemerintah secara gratis atau di wisma atlet itu hanya ada tiga kriterianya," ungkapnya.

Diberitakan sebelumnya, lockdown yang diterapkan di RSDC Wisma Atlet, Kemayoran, Jakarta akibat terdeteksinya varian Omicron berdampak pada menumpuknya antrean proses karantina yang terjadi di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten.

Video penumpukan antrean TKI yang hendak menjalani karantina sepulang dari luar negeri di bandara Soekarno-Hatta pun beredar pada Senin (20/12/2021).

Perekam video yang adalah seorang perempuan mengaku sedang menunggu karantina kesehatan di Wisma Atlet, Jakarta. Dia baru tiba dari luar negeri seusai berlibur. Dia menyebut bahwa video itu diambil sekitar pukul 04.00 WIB.

Sementara itu, Ketua Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 Suharyanto mengatakan, kamar karantina untuk pekerja migran Indonesia (PMI) yang baru pulang dari luar negeri masih tersedia.

Di Rumah Sakit Darurat Covid-19 (RSDC) Wisma Atlet tempat untuk PMI yakni pada tower 4 dan tower 7. Sementara, di Rusun Nagrak, Cilincing, tersedia lima tower.

"Di Wisma Atlet tower 4 dan tower 7 masih menerima karantina PMI, saat ini tersedia 809 tempat tidur," katanya saat dikonfirmasi Kompas.com, Selasa (21/12/2021).

https://nasional.kompas.com/read/2021/12/21/10584681/antrean-masuk-wisma-atlet-menumpuk-anggota-dpr-kalau-wisatawan-harus

Terkini Lainnya

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasional
Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi 'Online' Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi "Online" Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Nasional
Ikut Kabinet atau Oposisi?

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Nasional
Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Nasional
Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Nasional
Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke