Salin Artikel

Antrean Masuk Wisma Atlet Menumpuk, Anggota DPR: Kalau Wisatawan Harus Karantina Mandiri

Pasalnya, ia menekankan apabila ternyata penumpukan itu, yang sebagian besar merupakan wisatawan, tidak berhak mendapat fasilitas karantina dari pemerintah.

"Kalau wisatawan tentu tidak bisa, tidak masuk kriteria itu sehingga harus melakukan karantina secara mandiri," kata Nurhadi saat dihubungi Kompas.com, Selasa (21/12/2021).

Politikus Nasdem itu mengingatkan bahwa ada tiga kriteria masyarakat yang bisa mendapatkan fasilitas karantina pemerintah.

Pertama, mereka yang merupakan PMI yang baru tiba kembali ke Indonesia.

"Kedua, pelajar Indonesia yang dapat beasiswa di luar negeri. Ketiga itu ASN atau PNS yang diberi surat dinas dari pemerintah untuk menjalankan tugas," jelasnya.

Nurhadi menekankan, ketiga pihak masyarakat yang masuk dalam kriteria itu berhak mendapatkan fasilitas karantina gratis dari pemerintah.

Dengan demikian, pemerintah perlu memastikan penumpukan di Bandara yang disebut mengantre fasilitas karantina.

"Karena berdasarkan surat edaran satgas covid 19 yang berhak untuk mendapatkan layanan karantina pemerintah secara gratis atau di wisma atlet itu hanya ada tiga kriterianya," ungkapnya.

Diberitakan sebelumnya, lockdown yang diterapkan di RSDC Wisma Atlet, Kemayoran, Jakarta akibat terdeteksinya varian Omicron berdampak pada menumpuknya antrean proses karantina yang terjadi di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten.

Video penumpukan antrean TKI yang hendak menjalani karantina sepulang dari luar negeri di bandara Soekarno-Hatta pun beredar pada Senin (20/12/2021).

Perekam video yang adalah seorang perempuan mengaku sedang menunggu karantina kesehatan di Wisma Atlet, Jakarta. Dia baru tiba dari luar negeri seusai berlibur. Dia menyebut bahwa video itu diambil sekitar pukul 04.00 WIB.

Sementara itu, Ketua Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 Suharyanto mengatakan, kamar karantina untuk pekerja migran Indonesia (PMI) yang baru pulang dari luar negeri masih tersedia.

Di Rumah Sakit Darurat Covid-19 (RSDC) Wisma Atlet tempat untuk PMI yakni pada tower 4 dan tower 7. Sementara, di Rusun Nagrak, Cilincing, tersedia lima tower.

"Di Wisma Atlet tower 4 dan tower 7 masih menerima karantina PMI, saat ini tersedia 809 tempat tidur," katanya saat dikonfirmasi Kompas.com, Selasa (21/12/2021).

https://nasional.kompas.com/read/2021/12/21/10584681/antrean-masuk-wisma-atlet-menumpuk-anggota-dpr-kalau-wisatawan-harus

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polri Sita dan Dalami Barang Bukti dari Penggeledahan di 3 Rumah Ferdy Sambo

Polri Sita dan Dalami Barang Bukti dari Penggeledahan di 3 Rumah Ferdy Sambo

Nasional
Muncul Subvarian BA.4.6, Epidemiolog: Jadi Masalah Baru jika Abai Prokes

Muncul Subvarian BA.4.6, Epidemiolog: Jadi Masalah Baru jika Abai Prokes

Nasional
KPK Usut Dugaan Penggunaan Lahan untuk Perusahaan Pelabuhan Maming

KPK Usut Dugaan Penggunaan Lahan untuk Perusahaan Pelabuhan Maming

Nasional
KemenPPPA Pastikan Korban KDRT di Karanglewas Banyumas Dapat Pendampingan

KemenPPPA Pastikan Korban KDRT di Karanglewas Banyumas Dapat Pendampingan

Nasional
KIB Terbuka jika PSI Ingin Bergabung, Zulkifli Hasan: Kita Kasih Karpet Biru dengan Senang Hati

KIB Terbuka jika PSI Ingin Bergabung, Zulkifli Hasan: Kita Kasih Karpet Biru dengan Senang Hati

Nasional
Alasan KPK Tak Berencana Gelar Sidang In Absentia Surya Darmadi

Alasan KPK Tak Berencana Gelar Sidang In Absentia Surya Darmadi

Nasional
RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak (KIA) Perlu tetapi Harus Persiapkan Sejumlah Hal

RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak (KIA) Perlu tetapi Harus Persiapkan Sejumlah Hal

Nasional
Benny Mamoto dan Pernyataan Kontroversial soal Tak Ada Kejanggalan di Kasus Kematian Brigadir J

Benny Mamoto dan Pernyataan Kontroversial soal Tak Ada Kejanggalan di Kasus Kematian Brigadir J

Nasional
Komnas HAM Periksa Hasil Uji Balistik di Kasus Pembunuhan Brigadir J Selama 5,5 Jam

Komnas HAM Periksa Hasil Uji Balistik di Kasus Pembunuhan Brigadir J Selama 5,5 Jam

Nasional
Mendagri Minta Pemda Segera Lapor jika Terjadi Kenaikan Drastis Harga Bahan Pokok

Mendagri Minta Pemda Segera Lapor jika Terjadi Kenaikan Drastis Harga Bahan Pokok

Nasional
Anggota Komisi III Ingatkan Polri Tetap Gunakan Koridor Hukum dalam Usut Kematian Brigadir J

Anggota Komisi III Ingatkan Polri Tetap Gunakan Koridor Hukum dalam Usut Kematian Brigadir J

Nasional
Mendagri: Saya Minta Wali Kota Fokus Kendalikan Inflasi, Pemerintah Pusat Tak Bisa Kerja Sendiri

Mendagri: Saya Minta Wali Kota Fokus Kendalikan Inflasi, Pemerintah Pusat Tak Bisa Kerja Sendiri

Nasional
Bharada E Tembak Brigadir J Atas Perintah Irjen Ferdy Sambo, Mungkinkah Tidak Dipidana?

Bharada E Tembak Brigadir J Atas Perintah Irjen Ferdy Sambo, Mungkinkah Tidak Dipidana?

Nasional
Soal Capres KIB, Airlangga: Itu 'Chapter' Terakhir

Soal Capres KIB, Airlangga: Itu "Chapter" Terakhir

Nasional
Mahfud Sebut Motif Pembunuhan Brigadir J Sensitif, Anggota DPR: Biarkan Kita Percaya Kapolri

Mahfud Sebut Motif Pembunuhan Brigadir J Sensitif, Anggota DPR: Biarkan Kita Percaya Kapolri

Nasional
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.