Salin Artikel

AMAN Minta Pembangunan Ibu Kota Baru Hormati Hak Masyarakat Adat

Deputi II Sekjen AMAN Erasmus Cahyadi Terre mengatakan, pembangunan IKN yang tidak menghormati hak masyarakat adat dapat melanjutkan konflik yang sudah ada.

"Tanpa pengakuan terhadap eksistensi maupun hak asal-usul masyarakat adat ini maka IKN itu rentan melanjutkan konflik yang sudah ada, karena kita tahu bahwa ada kelompok masyarakat adat di sana, di dua kabupaten ini yang hak-haknya perlu dihormati," kata Erasmus dalam rapat Panitia Khusus RUU IKN, Kamis (9/12/2021).

Untuk itu, Erasmus mendorong pemerintah dan DPR untuk membawa RUU IKN dalam proses konsultasi yang lebih luas dengan melibatkan kelompok masyarakat adat.

Ia menegaskan, pembentukan RUU IKN harus memperhatikan kelompok masyarakat yang hidupnya akan terpengaruh oleh keberadaan ibu kota negara.

"Barangkali ada konflik di sana sini, tapi menurut saya konsultasi itu satu-satunya cara untuk kita mempertemukan kepentingan untuk kita rumuskan bersama-sama," ujar Erasmus.

Erasmus pun menyampaikan, terdapat sejumlah aspek yang dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat setempat dengan keberadaan ibu kota baru.

Pertama, Erasmus menyoroti status hak atas wilayah ruang hidup masyarakat karena perusahaan yang mengelola tanah di sana tidak pernah mendapatkan persetujuan dari masyarakat untuk mengelola tanah.

"Itulah sebabnya dari sisi masyarakat adat, status tanah-tanah itu sebetulnya masih dalam konflik. Ini yang menurut saya perlu dipertimbangkan untuk dibicarakan lebih lanjut," kata dia.

Kedua, Erasmus mengusulkan agar ibu kota baru di Kalimantan TImur dijauhkan posisinya sebagai pusat ekonomi agar tidak menimbulkan peralihan hak atas tanah secara besar-besaran.

"Nature-nya demikian peralihan hak atas tanah itu, ketika ada suatu keramaian, berpindah tanahnya. Oleh karena itu, RUU ini menurut saya penting juga untuk mengatur jaring pengaman untuk mencegah jangan sampai terjadi peralihan tanah besar-besaraan terhadap pihak ketiga," kata dia.

Ketiga, Erasmus menilai pemindahan ibu kota juga dapat berpengaruh terhadap kehidupan sosial budaya masyarakat karena keberadaan ibu kota baru akan menjadi magnet terhadap perpindahan penduduk.

Aspek terakhir, Erasmus mengingatkan agar persoalan lingkungan menjadi pertimbangan dalam pemindahan ibu kota, berkaca dari bencana banjir yang terjadi di Kalimantan Timur baru-baru ini.

Diketahui, pemerintah berencana memindahkan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur, tepatnya di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupten Kutai Negara.

Saat ini, DPR bersama pemerintah tengah membahas RUU IKN yang akan menjadi payung hukum pemindahan ibu kota negara.

https://nasional.kompas.com/read/2021/12/09/20274301/aman-minta-pembangunan-ibu-kota-baru-hormati-hak-masyarakat-adat

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

NU Berencana Gelar Konferensi Internasional Pemimpin Agama Seluruh Dunia

NU Berencana Gelar Konferensi Internasional Pemimpin Agama Seluruh Dunia

Nasional
Sejarah Pemilu 1955, Pemilu Perdana Setelah Indonesia Merdeka

Sejarah Pemilu 1955, Pemilu Perdana Setelah Indonesia Merdeka

Nasional
Nyatakan PKB Siap Masuk Koalisi Indonesia Bersatu, Cak Imin: Asal Saya Capresnya

Nyatakan PKB Siap Masuk Koalisi Indonesia Bersatu, Cak Imin: Asal Saya Capresnya

Nasional
Penerapan Teknologi pada Pemilu Diminta Dibarengi Kesiapan Masyarakat

Penerapan Teknologi pada Pemilu Diminta Dibarengi Kesiapan Masyarakat

Nasional
Fadli Zon: Fahmi Idris Berani Lawan Intel Pengancam Mahasiswa, Peristiwa Tak Terlupakan

Fadli Zon: Fahmi Idris Berani Lawan Intel Pengancam Mahasiswa, Peristiwa Tak Terlupakan

Nasional
Negara Rugi Rp 62,9 Triliun karena Korupsi pada 2021, yang Kembali Hanya Rp 1,4 Triliun

Negara Rugi Rp 62,9 Triliun karena Korupsi pada 2021, yang Kembali Hanya Rp 1,4 Triliun

Nasional
Keluarga Ungkap Fahmi Idris Idap Kanker Darah Sejak 2014

Keluarga Ungkap Fahmi Idris Idap Kanker Darah Sejak 2014

Nasional
Rata-rata Terdakwa Kasus Korupsi pada 2021 Divonis Ringan oleh Majelis Hakim

Rata-rata Terdakwa Kasus Korupsi pada 2021 Divonis Ringan oleh Majelis Hakim

Nasional
Sepanjang 2021, Rata-rata Terdakwa Kasus Korupsi Dituntut Tak sampai 4,5 Tahun Penjara oleh KPK dan Kejaksaan

Sepanjang 2021, Rata-rata Terdakwa Kasus Korupsi Dituntut Tak sampai 4,5 Tahun Penjara oleh KPK dan Kejaksaan

Nasional
KPU Diingatkan Pakai Teknologi pada Pemilu Bukan untuk Gaya-gayaan

KPU Diingatkan Pakai Teknologi pada Pemilu Bukan untuk Gaya-gayaan

Nasional
Fahmi Idris Dimakamkan di Tanah Kusir, Satu Liang Lahat dengan Istri

Fahmi Idris Dimakamkan di Tanah Kusir, Satu Liang Lahat dengan Istri

Nasional
Antar Jenazah Fahmi Idris ke TPU Tanah Kusir, Anies: Beliau Pejuang Legendaris

Antar Jenazah Fahmi Idris ke TPU Tanah Kusir, Anies: Beliau Pejuang Legendaris

Nasional
Melayat ke Rumah Duka Fahmi Idris, Jusuf Kalla Pimpin Doa

Melayat ke Rumah Duka Fahmi Idris, Jusuf Kalla Pimpin Doa

Nasional
Maksimalkan Sirekap di Pemilu 2024, Komisioner KPU: Penyerahan Hasil Suara Bisa Format Digital

Maksimalkan Sirekap di Pemilu 2024, Komisioner KPU: Penyerahan Hasil Suara Bisa Format Digital

Nasional
Tangis Fahira Idris Pecah: Apakah Ayah Saya Baik? Semoga Husnul Khatimah

Tangis Fahira Idris Pecah: Apakah Ayah Saya Baik? Semoga Husnul Khatimah

Nasional
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.