Salin Artikel

Survei IPO: Publik Diduga Mulai Jenuh, Elektabilitas Prabowo Kalah dari Sandiaga

JAKARTA, KOMPAS.com - Elektabilitas Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto lebih rendah dibandingkan elektabilitas rekan separtainya yang juga Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno.

Hal itu terlihat dari survei yang dilakukan Indonesia Political Opinion (IPO) pada 29 November-2 Desember 2021. Menurut survei, elektabilitas Sandiaga sebesar 13,8 persen, sementara Prabowo yang digadang akan dicalonkan Gerindra sebagai calon presiden pada 2024 hanya 8,4 persen.

"Jika pemilihan presiden dilaksanakan hari ini elektabilitas Prabowo Subianto hanya sebesar 8,4 persen, berada di urutan ke lima dari 30 nama yang dinominasikan," kata Direktur Eksekutif IPO Dedy Kurnia Syah dalam diskusi bertajuk "Pemulihan Ekonomi Masa Pandemi dan Dampak Konstelasi Politik 2024" yang digelar secara daring, Sabtu (4/12/2021).

"Sementara itu, Sandiaga Uno berhasil menduduki posisi ke dua dengan angka elektabilitas sebesar 13,8 persen," lanjutnya.

Sementara itu, di urutan pertama terdapat nama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan 21,3 persen, lalu Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang berada di urutan ketiga dengan 11,6 persen, dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dengan 10,2 persen.

Menurut Dedy, hasil survei kali ini cukup menarik untuk dicermati. Pasalnya, Prabowo yang justru digadang Gerindra, elektabilitasnya justru kian turun.

Bahkan, dalam skema tokoh menteri paling disukai, Sandiaga Uno berhasil menduduki posisi puncak dengan tingkat kesukaan publik sebesar 86 persen.

Kemudian disusul Tri Rismaharini (82 persen) dan baru kemudian Prabowo Subianto sebesar (77 persen).

“Membaca tingkat popularitas, elektabilitas dan penerimaan publik terhadap tokoh-tokoh potensial, terutama Sandiaga Uno dan Prabowo Subianto, terlihat mencolok jika Prabowo mulai ditinggalkan, beralih ke Sandiaga Uno yang mulai merangkak naik menggantikan Prabowo," ungkap Dedy.

Dia menilai, peningkatan elektabilitas Sandiaga Uno dipengaruhi beberapa faktor.

Di antaranya kejenuhan publik atas ketokohan Prabowo, dan meningkatnya harapan publik agar Sandiaga Uno menggantikan posisi Prabowo.

Selain itu dipengaruhi pula tren pemilih yang cenderung menyukai tokoh muda.

"Dalam presentasi IPO terlihat jika popularitas Sandiaga Uno sebesar 87 persen, berada di bawah Prabowo Subianto yang memperoleh angka popularitas sebesar 94 persen. Tetapi dari sisi kesukaan publik, Sandiaga Uno lebih unggul dibanding Prabowo," jelas Dedy.

“Memang terlihat ada ceruk persentase sekira 15 sampai 17 persen yang tidak suka pada Prabowo, sehingga kelompok ini rentan mempromosikan anti Prabowo. Sementara Sandiaga Uno, belum memiliki pembenci yang sedemikian kuat sebagaimana yang dimiliki Prabowo," lanjutnya.

Adapun survei terbaru IPO ini mengambil representasi sampel sejumlah 1.200 responden yang tersebar proporsional dalam skala nasional dan berdasarkan data pada survei sebelumnya (Periode Maret 2020, Agustus 2020, April 2021 dan Agustus 2021).

Dengan teknik ini setiap anggota populasi (responden) miliki peluang setara untuk dipilih atau tidak menjadi responden.

Untuk menguji validitas responden, IPO melakukan spot check pada 15 persen dari total populasi sample dan pengujian metode pra-research.

Dalam melakukan survei, peneliti menentukan sejumlah Desa untuk menjadi sampel. Yang mana setiap desa terpilih ditentukan secara acak –menggunakan random kish grid paper– sejumlah 5 rukun tetangga (RT), pada tiap RT dipilih 2 keluarga (KK).

Pada setiap keluarga dipilih 1 responden (Rs) dengan pembagian lelaki untuk kuesioner ganjil, perempuan untuk genap, total responden lelaki dan perempuan pada pembagian 50:50 persen.

Pada tiap proses pemilihan selalu menggunakan alat bantu berupa lembar acak, ini dimungkinkan tidak ada penentuan responden berdasarkan opini surveyor.

Metode ini memiliki pengukuran kesalahan (sampling error) 2.50 persen, dengan tingkat akurasi data 95 persen.

Setting pengambilan sample menggunakan teknik multistage random sampling (MRS), atau pengambilan sample bertingkat.

https://nasional.kompas.com/read/2021/12/04/15502171/survei-ipo-publik-diduga-mulai-jenuh-elektabilitas-prabowo-kalah-dari

Terkini Lainnya

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke