Dinilai Bahayakan Posisi Jokowi, Sahroni Diminta Lepas Jabatan Ketua Pelaksana Formula E

Sebab, PSI melihat langkah-langkah Sahroni terkait pelaksanaan ajang balap mobil tersebut membahayakan posisi Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Kalau saya jadi Bang Surya Paloh (Ketum Partai Nasdem), saya akan minta Mas Sahroni sebagai Bendahara Umum Partai Nasdem dan anggota DPR RI untuk mundur dari jabatan Ketua Pelaksana Formula E. Meskipun Mas Sahroni menjadi Ketua Pelaksana Formula E sebagai Sekjen Ikatan Motor Indonesia (IMI), hal itu tidak dapat dipisahkan dari jabatannya di Nasdem," kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PSI, Dea Tunggaesti dalam keterangannya, Selasa (30/11/2021).

Hal tersebut disampaikan Dea di sela-sela konsolidasi internal di Klaten, Jawa Tengah, Selasa seperti dikutip dari siaran pers. 

Menurut Dea, langkah Sahroni membahayakan karena melibatkan Jokowi ketika masih banyak persoalan membelit Formula E.

"Formula E sedang diselidiki KPK. Eh, panitia malah minta bertemu Presiden Jokowi. Hal itu tidak layak dilakukan, baik secara politis dan etis. Langkah-langkah Mas Sahroni membahayakan Pak Jokowi," ujarnya.

Dea menyebut, saran tersebut berangkat dari keprihatinan sebagai sesama anggota koalisi pemerintahan Jokowi, antara PSI dan Partai Nasdem.

Menurut dia, tiada yang salah jika PSI mengingatkan Partai Nasdem.

"Mari sama-sama kita jaga Pak Jokowi. Beliau sedang fokus pada kerja pemulihan ekonomi dan menjaga pandemi Covid-19 tetap landai. Jangan dijerumuskan dalam benang kusut persoalan Formula E," kata dia. 

Sementara itu, dikutip wartakotalive.com, Sahroni membantah dirinya melibatkan Presiden Jokowi dalam pelaksanaan Formula E.

Ia beralasan, tujuan menghadap Presiden Jokowi bukan untuk melibatkan mantan Gubernur DKI Jakarta itu, melainkan melaporkan lokasi sirkuit tempat Formula E digelar.

"Kami harus melaporkan ini kepada bapak Presiden, bukan melibatkan Presiden terkait dengan penyelenggaraan," kata Sahroni.

Dia juga menegaskan, penyelenggaraan Formula E keseluruhannya akan dikerjakan dan dipertanggungjawabkan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI, IMI, dan Jakpro.