Salin Artikel

Antisipasi Varian Omicron, PPP Minta Pemerintah Awasi Dugaan Mafia Karantina

Dalam implementasi kebijakan itu, pemerintah diminta mengawasi petugas-petugas yang berjaga di tempat karantina.

Hal ini lantaran spekulasi adanya dugaan permainan antara petugas hotel maupun Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 sehingga masyarakat tidak melaksanakan karantina.

"Manajemen karantina ini mohon betul-betul diawasi dan diperbaiki karena banyak orang yang kemudian mengatakan seperti ada "mafia" lah. Entah antara petugas yang bertugas di lapangan dengan hotel, jaringan hotel tertentu," kata Arsul saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (29/11/2021).

Anggota Komisi III DPR ini menuturkan, pengawasan perlu diperketat oleh pemerintah terhadap petugas publik di tempat karantina.

Hal ini menurutnya untuk menghindari adanya pihak-pihak yang mengambil keuntungan dari kebijakan karantina.

"Ya saya kira cukup 7 hari. Hanya itu tadi, manajemen karantinanya itu harus diperbaiki jadi masyarakat itu tidak berpersepsi bahwa ini dimanfaatkan oleh oknum-oknum di lapangan," ujarnya.

Wakil Ketua MPR ini menilai, langkah yang diambil pemerintah untuk memperpanjang masa karantina pelaku perjalanan internasional sudah tepat.

Menurutnya, pencegahan perlu dilakukan karena hingga kini varian Omicron belum terdeteksi di Indonesia.

Ia pun mengingatkan agar jangan sampai Indonesia mengulangi kejadian masuknya varian Delta dari luar negeri lantaran antisipasi yang dinilai terlambat.

"Pemerintah harus segera tegas sebelum (varian Omicron) masuk ke Indonesia. Jangan seperti ketika varian Delta itu ya. Sudah masuk dahulu, lalu kemudian kita baru sibuk," ucapnya.

Arsul berpendapat, negara-negara yang sudah tersebar varian Omicron dikarenakan lemahnya masyarakat menerapkan protokol kesehatan.

Ia melihat negara-negara itu juga kembali mengalami peningkatan kasus Covid-19.

"Ternyata menunjukkan bahwa negara yang kebijakannya tentang vaksin dan prokes khususnya masker, vaksin minded dan mask minded itu longgar, itu semua kan naik (kasusnya). Jadi, menurut saya, kita harus ambil pelajaran dari itu," tutur Arsul.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menyebutkan, varian baru virus corona B.1.1.529 atau Omicron kemungkinan besar mempunyai transmisi penularan lebih tinggi dibandingkan varian-varian sebelumnya.

"Kemungkinan besar dia lebih cepat penularannya," ujar Budi dalam konferensi pers virtual, Minggu (28/11/2021).

Budi mengungkapkan, sejauh ini belum ditemukan adanya indikasi bahwa varian ini bisa meningkatkan keparahan. Efek tersebut hingga kini belum teridentifikasi.

Sementara itu, Satgas Penanganan Covid-19 telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 23 Tahun 2021 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Internasional Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Pada SE terbaru ini ditegaskan mengenai kewajiban masa karantina selama 7x24 jam atau tujuh hari.

Rincian aturannya yakni, pada saat kedatangan, dilakukan tes ulang RT-PCR bagi pelaku perjalanan internasional dan diwajibkan menjalani karantina selama 7 x 24 jam.

https://nasional.kompas.com/read/2021/11/29/18330701/antisipasi-varian-omicron-ppp-minta-pemerintah-awasi-dugaan-mafia-karantina

Terkini Lainnya

Prabowo Diprediksi Tinggalkan Jokowi dan Pilih PDI-P Usai Dilantik Presiden

Prabowo Diprediksi Tinggalkan Jokowi dan Pilih PDI-P Usai Dilantik Presiden

Nasional
Daftar Aliran Uang Kementan ke SYL dan Keluarga: 'Skincare' Anak, Ultah Cucu, hingga Bulanan Istri

Daftar Aliran Uang Kementan ke SYL dan Keluarga: "Skincare" Anak, Ultah Cucu, hingga Bulanan Istri

Nasional
Jokowi dan Mentan Amran Sulaiman Bersepeda Bareng di Mataram

Jokowi dan Mentan Amran Sulaiman Bersepeda Bareng di Mataram

Nasional
'Jokowi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P Berkoalisi dengan Prabowo'

"Jokowi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P Berkoalisi dengan Prabowo"

Nasional
Projo Ungkap Kemungkinan Jokowi Akan Gabung Parpol Lain Setelah Tak Dianggap PDI-P

Projo Ungkap Kemungkinan Jokowi Akan Gabung Parpol Lain Setelah Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Jokowi Makan Mie Gacoan di NTB, Pesan Mi Level 0

Jokowi Makan Mie Gacoan di NTB, Pesan Mi Level 0

Nasional
Kaum Intelektual Dinilai Tak Punya Keberanian, Justru Jadi Penyokong Kekuasaan Tirani

Kaum Intelektual Dinilai Tak Punya Keberanian, Justru Jadi Penyokong Kekuasaan Tirani

Nasional
[POPULER NASIONAL] Para Sesepuh Kopassus Bertemu | Prabowo Ingin Libatkan Megawati Susun Kabinet

[POPULER NASIONAL] Para Sesepuh Kopassus Bertemu | Prabowo Ingin Libatkan Megawati Susun Kabinet

Nasional
Rute Transjakarta 9F Rusun Tambora - Pluit

Rute Transjakarta 9F Rusun Tambora - Pluit

Nasional
Tanggal 4 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 4 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 3 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 3 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sidang Perdana Hakim Agung Gazalba Saleh di Kasus Gratifikasi dan TPPU Digelar 6 Mei 2024

Sidang Perdana Hakim Agung Gazalba Saleh di Kasus Gratifikasi dan TPPU Digelar 6 Mei 2024

Nasional
Respons MA soal Pimpinan yang Dilaporkan ke KY karena Diduga Ditraktir Makan Pengacara

Respons MA soal Pimpinan yang Dilaporkan ke KY karena Diduga Ditraktir Makan Pengacara

Nasional
KY Verifikasi Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan MA, Dilaporkan Ditraktir Makan Pengacara

KY Verifikasi Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan MA, Dilaporkan Ditraktir Makan Pengacara

Nasional
Terbaik di Jatim, KPK Nilai Pencegahan Korupsi dan Integritas Pemkot Surabaya di Atas Rata-rata Nasional

Terbaik di Jatim, KPK Nilai Pencegahan Korupsi dan Integritas Pemkot Surabaya di Atas Rata-rata Nasional

BrandzView
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke