Salin Artikel

Panglima TNI Sebut Presiden yang Putuskan soal Pangkostrad Pengganti Dudung

Andika terlebih dulu akan melaporkan kandidat pangkostrad kepada Jokowi.

"Saya akan lapor ke presiden karena ini hubungannya dengan dewan kepangkatan dan jabatan tinggi (wanjakti). Karena ini kan mekanismenya lewat wanjakti," kata Andika kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (17/11/2021).

"(Kandidat) yang eligible (pantas) banyak. Itu nanti diputuskan oleh beliau (presiden). Kami tugasnya hanya menyiapkan data kemudian melaporkan kepada presiden," ucap dia.

Sementara itu, saat ditanya apakah dia punya pilihan sendiri soal pangkostrad, Andika menegaskan tidak pernah.

Dia menegaskan, tugasnya hanya menyiapkan data kandidat.

"Tidak pernah. Pokoknya saya bertugas hanya menyiapkan data, mohon petunjuk memilih sesuai dengan yang memang sudah eligible," kata dia. 

"(Kandidat) banyak karena yang eligible sudah banyaklah," ucap Andika.

Adapun posisi pangkostrad kosong setelah Jenderal TNI Dudung Abdurachman dilantik sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD).

Sebelumnya, Dudung Abdurachman mengatakan, kandidat pangkostrad pengganti dirinya akan dilaporkan terlebih dulu kepada Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa.

Selain itu, laporan disampaikan kepada Presiden Joko Widodo.

Meski demikian, Dudung tidak mengungkapkan siapa nama-nama kandidat yang dimaksud, termasuk nama Pangdam IX/Udayana Mayjen Maruli Simanjuntak yang disebut-sebut sebagai kandidat kuat pengganti dirinya pun tidak disinggungnya.

Saat ditanya lebih lanjut soal nama Maruli, Dudung menyebut belum tahu.

"(Maruli) belum tahu sampai sekarang," ucap dia.

https://nasional.kompas.com/read/2021/11/17/18393431/panglima-tni-sebut-presiden-yang-putuskan-soal-pangkostrad-pengganti-dudung

Terkini Lainnya

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Nasional
Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Nasional
Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Nasional
PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

Nasional
KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

Nasional
Kompolnas Dorong Motif Bunuh Diri Brigadir RAT Tetap Diusut meski Penyelidikan Kasus Dihentikan

Kompolnas Dorong Motif Bunuh Diri Brigadir RAT Tetap Diusut meski Penyelidikan Kasus Dihentikan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke