Rudy Alfonso, Politisi Golkar dan Pengacara yang Jadi Dubes Portugal

Rudy tercatat sebagai politikus Partai Golkar, bahkan pernah menjabat sebagai Ketua Bidang Hukum Partai Golkar pada 2017.

Selain menjadi politikus, Rudy juga aktif sebagai pengacara yang telah menangani sejumlah kliennya menghadapi kasus.

Lalu seperti apa rekam jejak Rudy Alfonso sebelum menjadi Duta Besar RI untuk Portugal?

Pria kelahiran Mambi, Sulawesi Barat pada 15 September 1965. itu diketahui merupakan alumnus SLTA atau kini SMAN 1 Parepare, Sulawesi Selatan pada tahun 1984.

Kemudian, Rudy baru melanjutkan studi Strata 1 (S1) di Universitas Krisnadwipayana Jakarta selama tiga tahun, pada 2005-2008.

Tak sampai situ, dia memilih melanjutkan S2 di universitas yang sama, tepatnya selama 2010-2012. Selain itu, ia juga dikenal sebagai alumnus Akademi Sandi Negara.

Rekam jejak Rudy mengantarkan bahwa dirinya pernah bekerja di sejumlah institusi seperti Biro "C" Lembaga Sandi Negara.

Kemudian, pria 56 tahun itu juga pernah menjabat sebagai Pejabat Fungsional di Departemen Luar Negeri, Atase KBRI/PTRI di Wina, Austria.

Selain itu, Rudy juga pernah menjadi Sekretaris Ketua Otorita Batam, Direktur Eksekutif Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia (ADEKSI) dan di Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APKASI).

Pengacara kasus korupsi

Pada 2007 hingga 2017, bersama beberapa rekannya, Rudy Alfonso mendirikan Alfonso and Partners Law Office, kemudian dengan namanya sendiri, Alfonso Law Firm pada awal 2019.

Dikenal sebagai pengacara, Rudy jelas tak jarang menangani beberapa perkara, termasuk perkara besar.

Catatan Kompas.com, pada akhir Oktober dan November 2013, Rudy sempat menjadi pengacara Deddy Kusdinar yang merupakan tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan sarana dan prasarana olahraga atau dikenal proyek Hambalang.

Rudy diketahui mendampingi Deddy saat menjalani sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta.

Diperiksa dalam kasus e-KTP

Selain itu, nama Rudy juga mencuat dalam kasus korupsi e-KTP.

Dia bersinggungan dengan KPK saat dipanggil untuk memberikan penjelasan terkait kasus menghalangi penyidikan dan penuntutan terkait kasus korupsi pengadaan KTP Elektronik atau e-KTP dengan tersangka politisi Partai Golkar lainnya, yaitu Markus Nari.

Rudy diduga memengaruhi mantan anggota DPR Miryam S Haryani, untuk berbohong dan mencabut keterangan dalam berita acara pemeriksaan (BAP).

Namun, dia membantah semua pernyataan itu.

Dia juga disebut terkait aliran dana dari PT Quadra Solutions bersangkutan dengan proyek e-KTP.  Menurut Rudi, uang itu diberikan perusahaan terkait konsultasi hukum dalam proyek lainnya.