Salin Artikel

Diusulkan Jadi Calon Ketua Umum PBNU, Ini Respons JK

Kalla menyampaikan, sebaiknya yang menjadi pemimpinan NU adalah ulama.

"Nahdlatul Ulama, itu kebangkitan para ulama. Jadi yang pimpin musti ulama juga," kata JK dalam keterangan tertulis, Rabu (17/11/2021).

Adapun, PBNU akan menggelar muktamar ke-34 di Provinsi Lampung pada 23-25 Desember 2021 mendatang.

Dikutip dari Kompas.tv, politisi Partai Demokrat Syahrial Nasiution sempat mengusulkan agar JK maju sebagai calon ketua umum PBNU pada Muktamar Ke-34 NU.

Syahrial merasa, jika NU ke depan dipimpin Kalla, maka organisasi ini akan lebih besar lagi dan maju.

"Pak Jusuf Kalla selain tokoh bangsa, tokoh nasional, tokoh Indonesia Timur, juga tokoh NU. Sangat lengkap pengalaman organisasi dan kemampuannya dlm membesarkan organisasi," kata Syahrial sebagaimana dilihat Kompas.tv di akun twitternya, Minggu (13/11).

Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra pun mengatakan, pernyataan Syahrial ini bukan dalam kapasitas Syahrial sebagai pengurus dan kader Demokrat.

Ia pun menegaskan, Demokrat menghormati Khittah NU 1926 bahwa NU merupakan salah satu pilar kekuatan Islam moderat terbesar di Indonesia yang memiliki independensi dan kemandirian yang harus dihormati.

"Kami perlu tegaskan statement itu merupakan pandangan pribadi Saudara Syahrial Nasution sebagai bagian dari warga Nahdliyyin, yang juga ingin berkhidmat pada jemaah dan jam’iyah Nahdlatul Ulama," kata Herzaky dalam keterangan tertulis, Selasa (16/11/2021).

Selain nama JK, ada nama KH Yahya Kholil Staquf yang dicalonkan sejumlah warga NU dalam muktamar mendatang.

Kemudian, ada juga nama ketua umum PBNU petahana yakni KH Saiq Aqil Siradj juga digadang-gadang kembali maju sebagai calon ketua PBNU periode 2021-2026.

https://nasional.kompas.com/read/2021/11/17/12434791/diusulkan-jadi-calon-ketua-umum-pbnu-ini-respons-jk

Terkini Lainnya

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke