KPK Dalami Peran Eks Gubernur Kepulauan Riau yang Setujui Usulan Bupati Apri Sujadi Terkait BP Bintan

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami peran mantan Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun yang menyetujui usulan Bupati nonaktif Bintan Apri Sujadi terkait pihak-pihak yang tergabung dalam Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan (BP Bintan).

Pendalaman terhadap Nurdin dilakukan penyidik di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin Bandung, Jawa Barat pada Kamis (11/11/2021).

"Tim Penyidik mengkonfirmasi antara lain terkait dengan peran saksi yang turut menyetujui usulan tersangka AS (Apri Sujadi) dalam menentukan pihak-pihak yang tergabung dalam BP Bintan," ujar Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ipi Maryati, melalui keterangan tertulis, Jumat (12/11/2021).

Apri ditetapkan sebagai tersangka dan langsung ditahan bersama Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan, Mohd Saleh H Umar pada Kamis (12/8/2021).

Bupati Bintan nonaktif itu ditahan di Rutan KPK gedung Merah Putih sedangkan Mohd Saleh H Umar ditahan di Rutan KPK Kavling C1.

Dalam kasus ini, KPK menduga Apri menerima uang Rp 6,3 miliar pada tahun 2017 sampai dengan 2018.

Sementara itu, terkait kasus ini, Mohd Saleh H Umar diduga menerima uang sekitar Rp 800 juta.

Kasus dugaan korupsi yang menyeret Apri Sujadi dan Mohd Saleh H Umar diperkirakan telah merugikan keuangan negara hingga Rp 250 miliar.

Atas perbuatannya, Apri Sujadi dan Mohd Saleh H Umar disangkakan melanggar Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.