Disebut Hampir Capai Titik Temu, Badan Pengawas di RUU PDP Masih Dibahas

"Sedang diformulasikan bentuk kelembagaannya oleh Panja Pemerintah agar memenuhi prinsip-prinsip profesional, independensi, akuntabel, dan keterwakilan publik," kata anggota Komisi I DPR Bobby Adhityo Rizaldi saat dihubungi, Kamis (11/11/2021).

Bobby mengatakan, Komisi I DPR masih berpendapat bahwa badan pengawas tersebut mesti independen dan ada keterwakilan publik.

Namun, Bobby menyebutkan, persoalan mengenai badan pengawas itu masih terus dijajaki untuk dicari jalan tengah.

Seperti diketahui, pemerintah berbeda pandangan dengan DPR soal badan pengawas, pemerintah ingin badan tersebut berada di bawah Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo). 

"Diharapkan dalam masa sidang ini bisa segera rapat kembali bersama dan menyelesaikan sesuai target Prolegnas 2021," kata politikus Partai Golkar itu.

Dihubungi terpisah, anggota Komisi I dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sukamta menyebut, pemerintah masih bersikukuh agar badan pengawas pelindungan pribadi berada di bawah Kemenkominfo.

Ia mengatakan, Komisi I DPR akan terbuka untuk membangun komunikasi dengan pemerintah agar RUU PDP dapat segera disahkan.

"Selanjutnya tergantung niat baik Menkominfo untuk menyelesaikan RUU ini," kata Sukamta.

"Kita sejak awal berharap RUU ini segera disahkan. Kalau ada yang berharap sebaliknya, pasti bukan dari Komisi I," sambung dia.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyebutkan, perbedaan pendapat antara Komisi I DPR dan pemerintah mengenai RUU PDP sudah hampir menemui titik terang.

Namun, ia enggan membeberkan lebih lanjut soal kesepakatan yang telah dicapai oleh kedua belah pihak karena masih terus dibahas sebelum diputuskan.

"Kesepakatannya itu juga sedang digodok menuju finalisasi. Kita tunggu saja karena kalau saya sampaikan belum final itu, nanti merupakan informasi yang bisa menyesatkan masyarakat," kata Dasco, Rabu (10/11/2021).