Diduga Rugikan Negara Rp 19,7 Miliar dalam Korupsi Pembangunan IPDN, Ini Peran Kepala Konstruksi VI Adhi Karya

Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Karyoto menjelaskan, perkara ini terjadi sekitar awal tahun 2010 yang diawali dengan pertemuan terkait adanya rencana pengadaan dan pekerjaan pembangunan gedung kampus IPDN di beberapa lokasi di Indonesia, yang salah satunya di Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara.

Pertemuan tersebut, ujar dia, dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri, perusahaan konsultan, dan perusahaan kontraktor, yang salah satunya adalah PT Adhi Karya.

Dalam pertemuan itu, juga disertai adanya komitmen berupa pemberian sejumlah uang dalam bentuk fee untuk pihak Kemendagri yang dimasukkan dalam Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) Pekerjaan Pembangunan Kampus IPDN di Sulawesi Utara pada Tahun Anggaran 2011.

“Terkait pemberian fee proyek tersebut telah disetujui oleh tersangka DP (Dono Purwoko) dan atas perintahnya kemudian dicantumkan dalam surat penawaran PT AK (Adhi Karya),” ujar Karyoto dalam konferensi pers, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (10/11/2021).

Dalam kasus ini, KPK juga menetapkan Kepala Divisi Gedung atau Kepala Divisi I PT Waskita Karya Persero Tbk Adi Wibowo dan Pejabat Pembuat Komitmen Pusat Administrasi Keuangan dan Pengelolaan Aset Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri (AKPA) Dudy Jocom sebagai tersangka sejak tahun 2018.

Menurut Karyoto, pertemuan lanjutan juga dilakukan beberapa kali yang dilaksanakan di kantor PT Adhi Karya dan dihadiri oleh pihak Kemendagri untuk membahas lebih rinci terkait proses lelang.

Dari hasil dari pertemuan tersebut kemudian disepakati bahwa pengerjaan proyek pekerjaan konstruksi pembangunan gedung kampus IPDN di Kabuapten Minahasa Sulawesi Utara akan dilaksanakan oleh PT Adhi Karya.

Karyoto menuturkan, sekitar Desember 2011, Dono juga diduga mengajukan pembayaran pelaksanaan pekerjaan mencapai 100 persen kepada Dudy selaku pejabat Kemendagri, padahal, progres pekerjaan baru terlaksana 89 persen.

Kemudian, ditindaklanjuti lagi oleh Dudy dengan memerintahkan Panitia Penerima Barang menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang yang tidak sesuai dengan kondisi di lapangan.

Lebih lanjut, sekitar periode November 2011 sampai dengan April 2012, Dono diduga telah menyerahkan sejumlah uang dari PT Adhi Karya kepada Dudy sebagai imbalan fee atas dilaksanakannya proyek dimaksud.

“Akibat perbuatan tersangka DP dkk, diduga telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sekitar sejumlah Rp 19, 7 miliar dari nilai kontrak sebesar Rp 124 Miliar,” ucap Karyoto.

Adapun Dono ditahan selama 20 hari pertama mulai tanggal 10 sampai dengan 29 November 2021 di Rutan KPK pada Pomdam Jaya Guntur.

Atas perbuatannya, Dono disangkakan melanggar Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.