Kementerian KP Terus Gaungkan Keberlanjutan Sumber Daya KP dan Ekonomi Biru

KOMPAS.com – Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM KP) Kusdiantoro mengatakan, pihaknya terus menggaungkan keberlanjutan sumber daya KP serta ekonomi biru untuk tingkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dia mengatakan itu dalam Konferensi Internasional Tahunan Universitas Brawijaya The 2nd International Conference on Fisheries and Marine Research [ICoFMR] 2021 bertema "Integrated Management for Sustainable Fisheries", Kamis (4/11/2021).

Kusdiantoro menjelaskan, Kementerian KP telah memiliki tiga program prioritas untuk mewujudkan sumber daya KP yang berkelanjutan seperti yang dicanangkan Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono.

Ketiga program tersebut, yaitu kebijakan penangkapan terukur, peningkatan produktivitas komoditas budidaya berorientasi ekspor, serta pembangunan kampung-kampung budidaya berbasis kearifan lokal.

“Implementasi ketiga program tersebut dilakukan untuk keberlanjutan sumber daya KP melalui penerapan ekonomi biru,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com.

Upaya Kementerian KP tersebut juga dalam rangka menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo.

Pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional, 4 Mei lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan, Indonesia adalah negara terkaya dalam hal keanekaragaman hayati laut.

Oleh karenanya, Indonesia harus memanfaatkan secara bijak anugerah tersebut guna menyejahterakan rakyat dengan tetap menjaga alam dan keberlanjutan produksi.

Sustainable blue economy menjadi agenda yang harus diprioritaskan di seluruh wilayah pantai Indonesia.

Pada Peluncuran Program Ekonomi Biru, Laut Sehat, Indonesia Sejahtera, Selasa (26/10/2021), Jokowi mengatakan, kebijakan ekonomi biru harus menopang pembangunan ekonomi Indonesia.

Menurut Kusdiantoro, arahan presiden tersebut sejalan dengan High Level Panel for a Sustainable Ocean Economy (HLP SOE) atau Panel Tingkat Tinggi untuk Ekonomi Laut Berkelanjutan, yang beranggotakan 14 negara, termasuk Indonesia.

Dokumen Transformation SOE mendorong studi tentang lima bidang prioritas, yaitu ocean wealth, ocean health, ocean equity, ocean knowledge, dan ocean finance.

Dokumen tersebut telah diluncurkan 14 kepala negara, termasuk Jokowi. Kementerian KP pun menindaklanjuti rumusan ini dengan tiga program prioritas tersebut.

Tiga program prioritas

Kusdiantoro menjelaskan, filosofi penangkapan terukur pada program prioritas Kementerian KP yang pertama adalah pembatasan penangkapan ikan untuk menjaga jumlah stok ikan di laut.

Kebijakan penangkapan terukur dibangun dengan pertimbangan ekologi dan ekonomi.

Untuk itu, terjadi perubahan dari pengendalian penangkapan konvensional (tidak terukur) yang tidak memperhatikan ekologi menjadi pengendalian penangkapan terukur untuk keberlanjutan, yang dilakukan dengan perizinan dan mempertimbangkan kuota.

Lalu, ada pula perubahan pada illegal, unreported, and unregulated fishing (penangkapan ikan secara ilegal, tidak terlaporkan, dan tidak sesuai aturan) menjadi penangkapan yang legal, reported, and regulated, (legal, terlaporkan, dan sesuai aturan).

Untuk program kedua, Kusdiantoro menyampaikan, Kementerian membentuk komoditas pengembangan perikanan budidaya untuk ekspor yang didukung riset kelautan dan perikanan, antara lain udang, lobster, kepiting, rumput laut.

Kebijakan pengembangan perikanan budidaya, salah satunya dilakukan strategi pengembangan budidaya tambak udang untuk target produksi udang sebesar dua juta ton pada 2024.

Langkah yang dilakukan, yakni evaluasi, revitalisasi, dan modeling yang berdampak pada berbagai peningkatan, seperti produksi, ekspor, nilai tukar pembudidaya ikan, dan penyerapan tenaga kerja.

Kusdiantoro menyebutkan, untuk program ketiga, Kementerian KP membangun kampung-kampung perikanan budidaya air tawar, payau, dan laut berbasis kearifan lokal.

Komoditas unggulannya di pedalaman terdiri dari nila, lele, mas, patin, gurame, belida, torsoro/semah, bilih, lais, gabus/haruan, dan ikan hias. Komoditas unggulannya di pesisir adalah bandeng dan nila salin.

Adapun komoditas unggulan di laut terdiri dari kerapu, kakap, bawal bintang, lobster, teripang, dan kuda laut.

"Kebijakan ini kami harapkan mampu memperbaiki taraf hidup masyarakat dan juga mampu mengatasi kepunahan ikan endemik,” jelasnya.

Kusdiantoro mengatakan, ada ikan-ikan endemik yang telah mendapatkan program domestikasi, seperti ikan dewa, ikan baung, dan sebagainya.

“Kami kembangkan ini di kampung-kampung, baik itu di kampung air tawar di pedalaman, maupun pesisir dan laut,” katanya.

Dia juga mengatakan, pihaknya mendorong pengembangan program ini di kampung-kampung di seluruh wilayah Indonesia agar ekonomi mereka dapat bergerak, pendapatan meningkat, dan ada kontribusi di daerah.

“Tinggal kami harapkan perikanan jadi peluang bisnis bagi seluruh rakyat Indonesia," ujarnya.

Kusdiantoro menambahkan, ketiga program tersebut memperlihatkan Kementerian KP memiliki komitmen yang besar dalam pengelolaan sumber daya KP yang dilakukan secara berkelanjutan.

“Hal itu menjadi prioritas dan kami harapkan ada dukungan dari seluruh pihak agar ketiga kebijakan tersebut dapat kita implementasikan dengan baik,” katanya.

Dia berharap, program-program Kementerian KP tersebut menjadi gambaran pengelolaan KP ke depan dengan menempatkan prinsip keberlanjutan sebagai isu yang pokok.

“Kami pastikan bahwasannya masa depan kita dengan jumlah penduduk semakin banyak, penyediaan sumber daya ikan menjadi suatu kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan hewani dan protein masyarakat Indonesia," jelasnya.