Salin Artikel

Moeldoko Ungkap Persiapan Pemerintah Tangani Covid-19 Jelang Libur Nataru

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengatakan, Presiden Joko Widodo menggelar dua kali rapat untuk membahas antisipasi dampak peningkatan mobilitas masyarakat saat libur Natal dan tahun baru (Nataru).

Dalam dua kali rapat yang digelar pada Senin (25/10/2021) itu juga dibahas evaluasi terkini kondisi pandemi di Indonesia.

"Presiden dua kali ratas ya. Dalam rangka evaluasi pandemi. Pertama itu ratas sidang kabinet itu di antaranya membahas soal bagaimana mengelola, memitigasi situasi sekarang ini (pesiapan Nataru)," ujar Moeldoko dalam sesi tanya jawab live Instagram bersama CNN Indonesia, Selasa (26/10/2021).

Selain itu, ratas juga membahas tentang percepatan vaksinasi Covid-19 dan bagaimana cara menghadapi euforia yang sudah mulai berlebihan karena mobilitas manusia.

Euforia itu ada di mal, pasar, dan sebagainya yang terpantau mengalami peningkatan sangat tajam.

"Juga dibahas bagaimana menyiapkan alternatif untuk mereduksi keinginan masyarakat yang mulai abai terhadap Covid-19. Jadi mereduksi euforia," lanjut Moeldoko.

Moeldoko mengungkapkan, satu jam berikutnya Jokowi kembali menggelar rapat yang diikuti para gubernur, bupati wali kota, dan forkopimda. Kementerian dan lembaga juga ikut dalam rapat itu.

"Presiden di situ menekankan. Satu, agar vaksin dipercepat secepat-cepatnya. Sebab, ketersediaan vaksin kita ada," kata Moeldoko.

"Hal lain yang ditekankan Presiden adalah hati-hati. Jangan sampai lagi kita memasuki situasi seperti yang lalu. Kita pernah merasakan bagaimana PPKM darurat itu tidak enak. Jangan sampai itu terjadi lagi," tegasnya.

Oleh karenanya, lanjut Moeldoko, Jokowi meminta agar ketegasan pemda dalam menghadapi situasi euforia saat ini harus benar-benar dilakukan dengan baik.

Tujuannya, agar masyarakat lebih waspada karena situasi pandemi saat ini belum selesai.

Terakhir, kata Moeldoko, Jokowi menyatakan pemerintah memang telah memikirkan bagaimana skenario untuk menyiapkan transisi dari pandemi ke endemi.

"Ini sudah dipikirkan oleh pemerintah agar transisi ini bisa berjalan dengan baik dan semuanya tersiapkan dengan baik. Sehingga, kalau nanti kita harus menuju ke situasi endemi maka semuanya berjalan baik," tambah Moeldoko.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengungkapkan, ada 19,9 juta orang yang berkeinginan melakukan mudik saat libur Nataru mendatang.

Hal itu berdasarkan survei yang dilakukan pemerintah.

Menurutnya, jumlah yang tidak sedikit tersebut harus diantisipasi oleh semua provinsi, kabupaten, dan kota.

Jokowi meminta agar semua kepala daerah melakukan antisipasi atas kondisi ini.

Dia mengingatkan, berdasarkan pengalaman sebelumnya, libur Nataru menyebabkan peningkatan penyebaran Covid-19 yang tidak kecil.

https://nasional.kompas.com/read/2021/10/27/07532361/moeldoko-ungkap-persiapan-pemerintah-tangani-covid-19-jelang-libur-nataru

Terkini Lainnya

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke