Salin Artikel

Menko PMK: Pengentasan Stunting Harus Dilakukan Frontal

Hal tersebut menyusul target pemerintah untuk menekan angka stunting dari 27 persen menjadi 14 persen pada 2024 mendatang.

"Tidak ada kata pelan, tidak ada kata sedikit demi sedikit. Tetapi dalam waktu kurang lebih 3 tahun kita harus melakukan serangan frontal besar-besaran terhadap masalah stunting di Indonesia," kata Muhadjir di acar Simposium Nasional 2021 Praktik Baik Percepatan Penurunan Stunting Melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi, yang diselenggarakan BKKBN, dikutip dari siaran pers, Selasa (26/10/2021).

Muhadjir mengatakan, masalah stunting atau gagal tumbuh pada anak masih jadi tantangan besar dalam pembangunan manusia Indonesia.

Oleh karena itu, percepatan penurunan stunting pun harus semakin dikebut.

Apalagi, adanya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting menunjukkan bahwa diperlukan langkah-langkah yang cepat dan efektif untuk memenuhi target penurunan tersebut.

"Masalah stunting masih jadi kendala besar dalam menyiapkan generasi unggul dan kompetitif sehingga perang melawan stunting harus terus digencarkan," kata dia.

Muhadjir pun berharap keterlibatan berbagai pihak termasuk perguruan tinggi dalam upaya sosialisasi dan edukasi pencegahan stunting kepada masyarakat.

Menurut dia, perguruan tinggi dapat bekerja sama dengan BKKBN, terutama dari pendekatan persuasif dan edukatif kepada calon pengantin. Termasuk kepada para mahasiswa dan mahasiswi.

"Harus kita kejar di mana kantong-kantong stunting terjadi dan kita selesaikan satu-satu dengan cara yang dikembangkan berbasis riset di perguruan tinggi masing-masing," kata dia.

Dengan demikian, keikutsertaan perguruan tinggi dalam perang melawan stunting pun dinilainya sangat penting.

Hal itu dapat dilakukan melalui program pengabdian masyarakat dan riset.

Antara lain para mahasiswa bisa ikut memberikan sosialisasi dan edukasi terkait pencegahan stunting, pemenuhan gizi yang baik kepada masyarakat.

Adapun Kepala BKKBN Hasto Wardoyo mengatakan, pihaknya menargetkan sebanyak 4.600 perguruan tinggi untuk bekerja sama dalam mempercepat penurunan stunting.

Salah satu caranya adalah melalui program pengabdian masyarakat atau Kuliah Kerja Nyata (KKN) tematik.

"Dengan program tersebut, pengabdian masyarakat yang biasa dilakukan mahasiswa akan diarahkan dalam hal sosialisasi dan edukasi terkait pencegahan stunting," kata Hasto.

Menurut dia, peran perguruan tinggi sangat diharapkan untuk penguatan perencanaan penganggaran peningkatan kualitas pemantauan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Antara lain dengan melakukan coaching mentoring pada masyarakat desa.

https://nasional.kompas.com/read/2021/10/26/17394651/menko-pmk-pengentasan-stunting-harus-dilakukan-frontal

Terkini Lainnya

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

PSI Buka Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke