YLKI Minta Syarat Wajib Tes PCR untuk Naik Pesawat Dibatalkan, Ini Respons Kemenkes

JAKARTA, KOMPAS.com - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menilai, kebijakan terkait wajib tes PCR untuk penumpang pesawat sebaiknya dibatalkan atau direvisi.

Sebab, menurut YLKI, ketentuan Harga Eceran Tertinggi (HET) tes PCR di lapangan banyak diakali oleh penyedia, sehingga harganya naik berkali lipat.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Ditjen P2P Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Siti Nadia Tarmizi mengatakan, masukan YLKI tersebut akan menjadi bahan evaluasi pemerintah dan akan dibahas lebih lanjut dengan organisasi profesi.

"Yang selanjutnya akan menjadi pembahasan lebih lanjut dengan juga berkonsultasi dengan pihak-pihak terkait baik penyedia, organisasi profesi, asosiasi laboratorium juga BPKP ataupun pihak lainnya," kata Nadia, saat dihubungi Kompas.com, Senin (25/10/2021).

Sementara, Dirjen Pelayanan Kesehatan Abdul Kadir menyarankan agar YLKI melaporkan ke dinas kesehatan setempat apabila menemukan penyedia layanan tes PCR yang mengakali harga yang tidak sesuai dengan aturan yang ditetapkan.

"YLKI kalau ada bukti siapa laboratoriumnya laporkan ke dinas kesehatan setempat," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, Ketua Harian YLKI Tulus Abadi menyoroti kebijakan pemerintah yang mewajibkan penggunaan hasil negatif tes PCR sebagai persyaratan calon penumpang pesawat.

"HET PCR di lapangan banyak diakali oleh provider (penyedia) dengan istilah 'PCR Ekspress', yang harganya tiga kali lipat dibanding PCR yang normal. Ini karena PCR normal hasilnya terlalu lama, minimal 1x24 jam," kata Tulus, dalam keterangannya, dikutip Senin (25/10/2021).

Selain itu, Tulus menilai, kebijakan tersebut diskriminatif sebab hanya diterapkan bagi moda transportasi udara saja.

“Memberatkan dan menyulitkan konsumen. Diskriminatif, karena sektor transportasi lain hanya menggunakan antigen,” tuturnya.

Oleh karenanya, Tulus menyebutkan, syarat wajib PCR sebaiknya dibatalkan, atau direvisi aturan pelaksananya.

Ia menyarankan, waktu pemberlakuan PCR menjadi 3x24 jam, mengingat di sejumlah daerah tidak semua laboratorium PCR bisa mengeluarkan hasil cepat.

“Atau cukup antigen saja, tapi harus vaksin dua kali. Dan turunkan HET PCR kisaran menjadi Rp 200.000-an saja,” katanya.

Dengan mempertimbangkan kepentingan masyarakat sebagai konsumen, Tulus meminta agar kebijakan soal syarat penumpang pesawat terbang benar-benar ditentukan secara adil.

"Jangan sampai kebijakan tersebut kental aura bisnisnya. Ada pihak pihak tertentu yang diuntungkan,” ucap Tulus.