Salin Artikel

Jalan Terjal Parpol Baru Nonparlemen untuk Dikenal Publik...

Dikutip Kompas.id, dari 1.200 responden, 83 persen mengaku tidak tahu dan tidak mengenal parpol baru dan nonparlemen. Sementara, hanya 17 persen responden yang mengenali sejumlah parpol baru.

Adapun parpol baru yang dikenali publik di antaranya Partai Gelora (4,3 persen), Partai Masyumi (2,7 persen), Partai Indonesia Damai (2,4 persen), Partai Ummat (2,1 persen), dan Partai Nusantara (1,6 persen).

Selain itu, masih ada sejumlah parpol baru dan nonparlemen lainnya seperti Partai Rakyat Adil Makmur (Prima), Partai Usaha Kecil Menengah (UMKM), Partai Solidaritas Indonesia (PSI), dan Partai Perindo.

Kendati demikian, popularitas partai-partai itu paling tinggi hanya 1 persen, bahkan beberapa di antaranya 0 persen atau tidak diketahui oleh responden.

Lantas seperti apa strategi dari elite parpol baru dan nonparlemen tersebut guna mendongkrak popularitas atau keterkenalan oleh publik?

Partai Perindo

Sekretaris Jenderal Perindo Ahmad Rofiq mengatakan, pihaknya telah menyiapkan sejumlah cara untuk dapat menghadapi tantangan politik ke depan, terkhusus Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Menurut dia, Perindo bakal berkaca dari hasil Pemilu 2019 untuk dapat melenggang di 2024 ke parlemen.

"Berbagai program telah disiapkan secara maksimal agar program tersebut bisa diterima oleh masyarakat dan sekaligus mendapatkan elektabilitas sesuai dengan apa yang ditargetkan oleh partai," kata Rofiq dikutip dari Kompas.id, Jumat (22/10/2021).


Rofiq mengungkapkan, salah satu upaya Perindo adalah dengan menyiapkan Konvensi Rakyat. Adapun konvensi itu bertujuan merekrut masyarakat lebih banyak agar mengenal dan bergabung dengan Perindo.

Ia menuturkan, melalui Konvensi Rakyat, Perindo berusaha menarik semua aspirasi anggota dan masyarakat secara luas.

Adapun dalam hasil survei Litbang Kompas, Oktober 2021 mencatat persentase elektabilitas Perindo 1,6 persen.

Perindo berada di atas parpol baru dan non parlemen lainnya seperti PSI, Hanura, Berkarya, PKPI, dan Garuda.

Prima

Wakil Ketua Umum Prima, AJ Susmana mengatakan bahwa partainya memang belum memiliki popularitas yang tinggi di masyarakat.

Menurut dia, hal ini lantaran Prima sedang berupaya membangun jaringan dengan berbagai kelompok di antaranya seniman, kelompok pekerja, aktivis, petani, dan kelompok masyarakat lainnya.

Kendati begitu, diakuinya bahwa jaringan tersebut belum sampai ke bawah sehingga popularitas Prima belum sesuai yang diharapkan.

"Kami sedang menurunkan ide dan program kami agar lebih bisa dipahami masyarakat akar rumput sehingga harapan mereka lebih mengenal apa itu Prima dan platformnya," jelas Susmana.

Berdasarkan hasil survei Litbang Kompas, Oktober 2021 Prima hanya mendapat sebesar 1 persen responden untuk awareness parpol baru.

Partai Gelora

Sebaliknya, Partai Gelora melihat hasil survei Litbang Kompas dengan hati gembira. Sekretaris Jenderal Partai Gelora Mahfuz Sidik mengaku hasil survei ini cukup menggembirakan.

Sebab, menurut dia, Gelora popularitasnya dinilai lumayan baik sebagai partai baru. Atas hasil itu, Gelora akan berupaya meningkatkan popularitas lebih banyak melalui berbagai program.

"Saat ini memang kami fokus membangun struktur organisasi dari pusat ke daerah sehingga nantinya bisa memenuhi syarat pendaftaran dan verifikasi parpol oleh KPU," kata Mahfuz.


Berdasarkan hasil survei Litbang Kompas, Oktober 2021 Partai Gelora mendapat persentase dikenal responden sebesar 4,3 persen. Hasil ini paling tinggi di antara parpol baru dan nonparlemen lainnya yang dikenal publik.

Mahfuz melanjutkan, hingga Oktober 2021, 85 persen kecamatan yang strukturnya kepartaian Gelora sudah terbentuk.

Ia menargetkan, hingga 28 Oktober, partainya dapat menuntaskan 100 persen kepengurusan hingga tingkat kecamatan. Adapun pada tanggal tersebut, Gelora genap berusia dua tahun.

"Per hari ini, kami memiliki 475.000 anggota. Pada harlah (hari lahir) Gelora nanti, kami targetkan ada 500.000 anggota. Artinya, kini kurang dari 25.000 anggota lagi yang perlu direkrut,” tutur Mahfuz.

Lebih lanjut, Gelora juga memiliki program rutin untuk mengenalkan ide-ide partai kepada publik melalui platform 'Gelora Talks'.

Program itu, kata Mahfuz, berjalan setiap hari Rabu dengan tujuan membangun komunikasi dan sosialisasi politik ke publik.

Sebagai informasi, survei Litbang Kompas dilakukan pada 26 September hingga 9 Oktober 2021 melalui wawancara tatap muka.

Survei dilakukan terhadap 1.200 responden di 34 provinsi.

https://nasional.kompas.com/read/2021/10/22/10304961/jalan-terjal-parpol-baru-nonparlemen-untuk-dikenal-publik

Terkini Lainnya

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita di Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita di Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke