Soal Pencapresan, Wasekjen PDI-P: Partai Akan Dengarkan Aspirasi yang Berkembang Tanpa Harus Ribut

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Arif Wibowo menyatakan, partainya akan tetap mendengarkan aspirasi publik mengenai pencalonan presiden tanpa harus menimbulkan keributan.

"Saya kira partai akan selalu mendengarkan baik-baik seluruh dinamika politik yang berkembang di masyarakat, aspirasi yang berkembang tanpa harus ribut, kecuali memang ada kesengajaan untuk meributkan ini," kata Arif saat dihubungi Kompas.com, Rabu (13/10/2021).

Arif menegaskan, PDI-P tengah fokus melakukan konsolidasi serta melaksanakan kerja kerakyatan agar dapat meraih kemenangan pada Pemilu 2024 mendatang.

Untuk itu, ia menilai, aspirasi kader mengenai pencapresan hendaknya disampaikan melalui internal partai, bukan malah digembar-gemborkan di muka publik.

"Enggak usah pengumuman-pengumuman yang menimbulkan kegaduhan, wong kita mau solid. Jangan sampai malah timbul perpecahan atau potensi perpecahan, kan begitu," ujar Arif.

Ia menambahkan, keputusan soal capres dan cawapres yang akan diusung PDI-P pada Pilpres 2024 merupakan kewenangan penuh Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

Oleh sebab itu, ia mengingatkan, kader-kader PDI-P hendaknya tidak perlu meributkan persoalan capres/cawapres.

"Kalau ada aspirasi-aspirasi itu, karena partai kita ini sedang mengorganisir diri untuk menjadi partai yang solid dan tertib, maka ya mesti disampaikan ke dalam saja, lewat struktur partai," kata Arif.

Sebelumnya, Ketua DPD PDI-P Jawa Tengah Bambang Wuryanto memunculkan istilah bukan banteng, tetapi celeng bagi kader PDI-P yang mendeklarasikan capres.

”Adagium di PDI-P itu, yang di luar barisan bukan banteng. Itu namanya celeng. Jadi, apa pun alasan itu yang deklarasi, kalau di luar barisan ya celeng,” ujar Bambang.

Wakil Ketua DPC PDI-P Purworejo Albertus Sumbogo mengatakan, simpatisan dan kader PDI Perjuangan yang mendukung Ganjar Pranowo hanya menyampaikan aspirasi sebelum Megawati memutuskan capres dari partai banteng itu untuk Pilpres 2024.

Pria yang menjabat Ketua DPC Seknas Ganjar Indonesia (SGI) itu mengaku hanya menampung aspirasi masyarakat.

“Bagi saya, saya masih dalam barisan. Hak bicara, hak aspirasi itu dijamin oleh aturan. Saya tidak memutuskan yang harus jadi Ganjar, bukan. Aspirasi masyarakat ini kan perlu ditampung,” kata Albertus, Senin (11/10/2021).

Ia pun mengaku siap menerima sanksi hingga pemecatan sebagai kader partai banteng jika dinilai melanggar aturan partai.