BRIN di Bawah Koordinasi Presiden, Megawati Jadi Dewan Pengarah Dinilai Aneh

Menurut dia, seharusnya BRIN tidak memerlukan posisi dewan pengarah mengingat sudah bisa bekerja di bawah presiden langsung.

"Sebenarnya kalau dalam struktur pemerintahan itu aneh juga ya ada struktur dewan pengarah peruntukan lembaga di bawah pemerintah kan ya," kata Tauhid kepada Kompas.com, Rabu (13/10/2021).

"Artinya bahwa ada lembaga yang memang menjalankan inovasi riset dan sebagainya. Ya kan di bawah presiden adalah Ketua BRIN," ujar dia.

Menurut Tauhid, keberadaan dewan pengarah akan menimbulkan problematika jika nantinya Presiden memiliki suatu kehendak dalam kegiatan inovasi.

Selain itu, ia juga menilai bahwa menjadikan Megawati sebagai Ketua Dewan Pengarah BRIN juga mempersempit kemampuannya yang seharusnya bisa menjadi guru bangsa di semua bidang.

Tauhid menambahkan bahwa nantinya keberadaan dewan pengarah biaya gajinya akan masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Namun, biaya yang dikeluarkan tidak akan sepadan dengan kinerja yang dikeluarkan oleh dewan pengarah tersebut.

Kendati demikian, Tauhid tetap berharap dengan dilantiknya Megawati menjadi Ketua Dewan Pengarah BRIN bisa membawa semua hal terkait inovasi di Indonesia bisa dimplementasikan dan dirasakan semua kalangan.

"Kalau kepala badan itu ada staf ahli staf khusus tapi kalau ada pengarah ya menurut saya agak janggal-lah. Kedua juga nanti fungsinya (dewan pengarah) akan enggak ada," ucap Tauhid.

Presiden Joko Widodo melantik Dewan Pengarah BRIN, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (13/10/2021). Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri resmi menjabat sebagai Ketua Dewan Pengarah BRIN.

Penetapan keanggotaan Dewan Pengarah BRIN tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 45 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional.

"Mengangkat keanggotaan Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional masing-masing, satu, Doktor Honoris Causa Megawati Soekarnoputri sebagai ketua," demikian isi keppres yang dibacakan Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara, Nanik Purwanti.

Selain Megawati, ada sembilan orang lain yang ditetapkan sebagai Dewan Pengarah BRIN.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa dilantik menjadi Wakil Ketua Dewan Pengarah.

Kemudian, Sudhamek Agung Waspodo Soenjoto sebagai Sekretaris Dewan Pengarah. Selanjutnya, enam orang ditetapkan sebagai anggota, yakni Emil Salim, I Gede Wenten, Bambang Kesowo, Adi Utarini, Marsudi Wahyu Kisworo, dan Tri Mumpuni.

"Dan kepada yang bersangkutan masing-masing diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya sesuai peraturan perundang-undangan," bunyi lanjutan Keppres.