Undang Kementan, KPK Ingatkan Pentingnya Perkuat Integritas

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengingatkan kepada jajaran Kementerian Pertanian Republik Indonesia (Kementan) untuk memperkuat integritas dalam setiap langkah pelaksanaan tugas di lingkungan Kementan.

Hal itu disampaikannya dalam sambutan kegiatan Pembekalan Antikorupsi atau Executive Briefing, di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (7/102021).

“Karena integritas lah yang bisa mencegah, mengurangi dan mengurungkan niat untuk melakukan korupsi,” ujar Firli, melalui keterangan pers, Kamis.

Firli menjelaskan bahwa kegiatan tersebut diselenggarakan sebagai wujud penjabaran tugas KPK sebagaimana amanat undang-undang, yaitu untuk melakukan tindakan-tindakan pencegahan agar tidak terjadi korupsi.

Membangun integritas, kata dia, merupakan salah satu upaya mencegah korupsi dengan memberikan pemahaman antikorupsi kepada penyelenggara negara di pemerintahan, Badan Usaha Milik Negara/Daerah, sektor swasta, hingga ke seluruh jejaring pendidikan.

Oleh karena itu, Firli memandang strategi pemberantasan korupsi dengan mengintegrasikan tiga pendekatan pendidikan, pencegahan dan penindakan sudah tepat.

Upaya penindakan, ujar dia, untuk memberikan efek jera. Sedangkan, pendidikan untuk mencegah keinginan dan perilaku koruptif, serta perbaikan sistem untuk mencegah dan menutup peluang korupsi.

“Catatan KPK para gubernur sudah 22 orang tersangkut korupsi, padahal provinsi kita hanya 34. Dan 122 bupati dari 542 pemerintah kabupaten/kota tersangkut korupsi. Ini angka yang menjadi keprihatinan kita semua,” ungkap Firli.

Sementara itu, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo menyampaikan pentingnya upaya pencegahan dan membangun integritas sebagai benteng individu di Kementan dalam pelaksanaan tugas.

Politisi Nasdem itu menyadari besarnya tugas yang menjadi tanggung jawab pihaknya dan jajaran di Kementan. Khususnya terkait dengan pembuatan kebijakan-kebijakan strategis di kementeriannya.

“273 juta orang yang menjadi tanggung jawab kami. Kami nangani makanannya rakyat. Kami nangani lapangan kerja terbesar,” ucap Syahrul.

“Kami menangani masalah kesehatan rakyat. Kami enggak boleh salah prediksi. Kami enggak boleh salah hitung, kami enggak boleh berpura-pura,” kata dia.

Oleh karena itu, Syahril berharap KPK untuk terus mengawasi dan melakukan pendampingan.

Menurut dia, untuk mengelola pertanian yang demikian kompleks dengan ekosistem yang sangat besar dibutuhkan tata laksana yang baik.

“Tata kelola menjadi agenda-agenda yang kami minta bantuan. Tolong periksa kami, periksa SOP-nya. Saya siap, karena saya tidak ingin masuk penjara,” ujar Syahrul.

Selain memberikan penguatan antikorupsi, pada kesempatan ini KPK dan Kementan sepakat untuk memperkuat upaya pemberantasan dan pencegahan korupsi dengan menjalin kerja sama.

Kerja sama tersebut dituangkan dalam nota kesepahaman terkait pencegahan korupsi di bidang pertanian dan kerja sama (PKS) penerapan whistleblowing system. PKS ditandatangani pimpinan kedua lembaga.

Upaya pencegahan korupsi melalui perbaikan sistem di Kementan telah dilakukan KPK sejak 2009.

Beberapa kajian di antaranya terkait kebijakan subsidi di bidang pertanian, tata kelola komoditas strategis, dan tata kelola impor komoditas.

Saat ini KPK sedang melakukan kajian tata kelola impor komoditas hortikultura dan kajian tata kelola buffer stock dalam penyediaan pangan: studi kasus bulog.

Kementerian Pertanian juga merupakan satu dari banyak kementerian yang turut berkontribusi dalam mewujudkan aksi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK).

Hingga triwulan 2 tahun 2021 terdapat 5 (lima) output dari total 11 output Kementan yang telah dilakukan dengan persentase capaian 37,81 persen.

Di antaranya, yaitu termanfaatkannya data kependudukan untuk pendataan dan penyaluran program penanganan Covid-19 dan percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Sementara itu, masih ada 6 (enam) output yang masih menjadi target untuk dicapai, di antaranya yaitu efektifitas dan efisiensi pelayanan pengangkutan, ekspor, impor dan domestik melalui integrasi sistem pelayanan di pelabuhan dengan transparansi dan standarisasi prosedur layanan.