Kapolri Bakal Rekrut 56 Mantan Pegawai KPK, Komnas HAM: Rekomendasi Kami dan Ombudsman Juga Harus Diterima

Ia berharap, usulan inisiatif Kapolri itu mampu menyelesaikan polemik TWK terhadap pegawai KPK yang terjadi beberapa bulan terakhir.

"Sekarang ada tawaran dari Pak Kapolri, ya mudah-mudahan semua pihak bisa menerima itu. Alhamdulillah itu akan jadi salah satu solusi," kata Taufan dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi III DPR dengan Komnas HAM, Senin (4/10/2021).

Taufan awalnya mengungkapkan bahwa pihaknya terakhir berdiskusi dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) dan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) terkait polemik tersebut.

Dalam diskusi itu, kata Taufan, ada tawaran untuk dicarikan solusi lainnya guna menyelesaikan polemik TWK pegawai KPK.

Namun, dia menilai sudah ada solusi dari Kapolri untuk menarik 56 mantan pegawai KPK menjadi ASN Polri.

Kendati demikian, Taufan berharap agar solusi dari Kapolri itu beriringan dengan diterimanya rekomendasi Ombudsman dan Komnas HAM atas polemik TWK.

Dia mengaku, harapan Komnas HAM tersebut sudah disampaikan dalam pertemuan dengan Mensesneg dan Menko Polhukam.

"Meskipun, Komnas HAM tetap meminta kepada Pak Menko Polhukam dalam pembicaraan yang terakhir, solusi ini juga harus dengan catatan bahwa rekomendasi Komnas HAM dan Ombudsman itu diterima," jelasnya.

Diketahui, sebelumnya Presiden Joko Widodo telah menerima rekomendasi dari Ombudsman dan Komnas HAM terkait dengan TWK pegawai KPK. Informasi itu disampaikan Staf Khusus Presiden Bidang Hukum Dini Purwono pada Kompas.com, Minggu (19/9/2021).

Adapun Ombudsman menyatakan bahwa penyelenggaraan TWK penuh dengan tindakan maladministrasi.

Sementara Komnas HAM menyatakan ada sejumlah pelanggaran hak asasi manusia dalam proses asesmen tersebut.

Jokowi sempat menyatakan tak ingin berkomentar terlalu dalam terkait persoalan TWK. Ia mengatakan menunggu putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK).

“Jangan apa-apa ditarik ke Presiden. Ini adalah sopan santun ketatanegaraan. Saya harus hormati proses hukum yang sedang berjalan,” ungkap Jokowi, Rabu (15/9/2021) ketika bertemu sejumlah pemimpin redaksi di Istana Kepresidenan, Jakarta.