Pimpinan Komisi VIII Minta Risma Perbaiki Sistem, Tak Sekadar Marah-Marah

Sebab, kata Ace, permasalahan terkait bantuan sosial itu tidak hanya terjadi di segelintir daerah, tetapi hampir merata di berbagai daerah.

"Tak cukup hanya sekedar marah-marah. Yang harus diperbaiki sistem perlindungan bantuan sosial," kata Ace saat dihubungi, Senin (4/10/2021).

Ia mengungkapkan, dalam kunjungan ke beberapa daerah, Komisi VIII DPR selalu menemukan adanya Bantuan Sosial Tunai (BST) yang gagal salur, rekening yang saldonya kosong, hingga penerima yang sudah meninggal dunia tetapi masih terdaftar.

Politisi Partai Golkar itu menuturkan, perbaikan sistem itu mesti meliputi pendataan data, pemutakhiran data, distribusi bantuan sosial, evaluasi bantuan sosial serta memastikan aparatur Kementerian Sosial bekerja sesuai sistem yang telah diperbaiki.

Selain itu, Ace juga menilai perlu ada perbaikan mekanisme koordinasi dan pembagian tugas yang jelas antara Kementerian Sosial, pemerintah daerah, Himbara, PT Pos, serta berbagai pihak dalam sistem bantuan perlindungan sosial.

"Masalahnya jelas. Ada sistem pemutakhiran data yang bermasalah. Harus diperbaiki sistem itu termasuk dalam membangun koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal pemutakhiran data," kata Ace.

Sebagaimana diketahui, bukan sekali dua kali saja Risma marah-marah ketika menyampaikan teguran.

Terbaru, Risma marah dan menujuk salah satu pendamping ketika ia menemukan ada warga di Gorontalo yang terdata menerima bansos Program Keluarga Harapan (PKH) tetapi saldonya tidak pernah terisi.

Merespons hal ini, Gubernur Gorontalo Rusli Habibie mengaku paham alasan Risma marah. Tetapi, ia tidak setuju cara Mensos merespons laporan PKH tersebut.

“Itu pegawai saya meskipun dia pegawai rendahan tapi manusia juga. Saya alumni STKS, tahun 80-an sudah kenal Menteri Sosial Nani Soedarsono, para Dirjen tapi tidak ada yang sikapnya begitu. Saya tersinggung, saya enggak terima,” kata Rusli, Jumat (1/10/2021).

Rusli menilai apa yang dilakukan Risma itu tidak patut. Ia menyebut perilaku Risma adalah contoh buruk sikap seorang pejabat negara.

"Saya melihat video itu sangat prihatin. Saya tidak memprediksi seorang menteri, sosial lagi, memperlakukan seperti itu. Itu contoh tidak baik," kata Rusli.