Parpol Diminta Tegakkan Kode Etik untuk Meminimalisasi Kadernya Lakukan Korupsi

Peneliti Pukat UGM Zaenur Rohman menilai penegakan kode etik di internal partai dapat menekan kasus korupsi yang dilakukan oleh kader-kader partai yang menduduki jabatan publik.

Hal itu disampaikan Zaenur menyusul penetapan tersangka dua kader Partai Golkar Alex Noerdin dan Azis Syamsuddin atas dugaan tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Kode etik parpol harus disusun dan dapat ditegakkan karena penegakan ini yang tidak pernah dilakukan parpol,” ujar Zaenur pada Kompas.com, Minggu (26/9/2021).

Jika kode etik masing-masing parpol ditegakkan, keuntungan lain yang bisa didapatkan adalah antar-kader bisa saling mengawasi.

“Jadi proses pengawasan berjalan, antar-kader bisa saling mengawasi dan melaporkan jika ada dugaan pelanggaran kode etik, dan pelanggar bisa disanksi,” terang dia.

Zaenur mengatakan, selama ini masing-masing parpol hanya memberi sanksi ketika kadernya sudah ditetapkan sebagai tersangka atau terpidana.

Namun, tidak ada penegakan kode etik yang dilakukan untuk dapat melakukan pencegahan para kader parpol untuk melakukan pelanggaran.

“Jadi partai tidak punya cukup kendali dan kontrol pada anggotanya yang melawan hukum,” imbuh dia.

Diketahui Alex Noerdin ditetapkan menjadi tersangka oleh Kejagung terkait kasus pembelian gas bumi oleh PDPDE Sumatera Selatan tahun 2010-2019 pada Kamis (16/9/2021).

Seminggu berselang, Rabu (22/9/2021) Kejagung kembali menyatakan Alex sebagai tersangka dalam perkara yang berbeda. Kali ini ia disangka terlibat dalam pemberian dana hibah APBD Sumatera Selatan tahun 2015 dan 2017 pada Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang.

Kemudian Sabtu (25/9/2021) KPK menyatakan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin menjadi tersangka dugaan pemberian suap terkait perkara korupsi di Lampung Tengah.

Keduanya merupakan kader Partai Golkar aktif.

Menanggapi hal itu Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Golkar menyatakan prihatin atas dua kasus hukum yang melibatkan Alex dan Azis.

Ketua DPP Partai Golkar, Adies Kadir juga menyatakan bahwa pihaknya siap memberikan bantuan hukum untuk keduanya jika diperlukan.

“Kami selalu siap apabila kader meminta bantuan hukum. Kita tentunya akan mengawal,” ucapnya dalam konferensi pers di Ruang Fraksi Golkar, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Sabtu.