Salin Artikel

DPR Belum Terapkan PeduliLindungi untuk Syarat Masuk, tetapi Kapasitas Tamu Dibatasi

Menurut dia, hingga kini DPR masih memiliki aturan untuk membatasi pengunjung atau kehadiran di Kompleks Parlemen maksimal 20 persen.

"Sama, sekarang masih dibatasi kehadiran di Gedung DPR itu 20 persen. Kemudian harus dipimpin oleh 1 pimpinan, wajib yang hadir. Kemudian yang lainnya itu ikut rapat lewat Zoom (daring)," kata Puan dalam siaran live di akun Instagram @dpr_ri, Jumat (24/9/2021).

Puan mengatakan, pembatasan kunjungan ke DPR tersebut berlaku tidak hanya bagi anggota Dewan maupun staf kompleks parlemen.

Namun, aturan tersebut juga berlaku untuk mitra DPR di komisi-komisi, dalam hal ini pemerintah.

"Begitu juga mitra, mitra itu dari pemerintah. Dari pemerintah juga harus seperti itu posisinya. Jadi memang kehadiran di dalam gedung DPR itu cuma 20 persen," kata dia. 

Kendati demikian, Ketua DPP PDI-P itu mengakui bahwa DPR belum menerapkan penggunaan aplikasi PeduliLindungi sebagai syarat masuk lingkungan Kompleks Parlemen.

Puan beralasan, belum diterapkannya PeduliLindungi itu karena masih banyaknya masyarakat yang hendak masuk Gedung DPR untuk menyampaikan aspirasi.

"Karena belum punya aplikasi itu, kemungkinan masyarakat jadi enggak bisa masuk. Padahal mereka ingin menyampaikan aspirasi, tetapi prokes (protokol kesehatan) tetap kita terapkan ya, pakai masker, pakai hand sanitizer dan lain sebagainya," ucap Puan.

Selain itu, Puan mengatakan bahwa DPR memiliki protokol kesehatan lebih ketat pada rapat-rapat yang dinilai penting di komisi tertentu.

Pada rapat-rapat penting yang berlangsung di komisi itu, kata Puan, para pengunjung wajib telah melakukan swab antigen sebelumnya.

"Harus antigen pada hari H, dilakukan antigen di situ atau sudah memberikan surat, yang menyatakan bahwa hari itu memang negatif," ucap dia. 

Pembatasan kunjungan ke DPR dimulai sejak merebaknya kasus Covid-19 di lingkungan parlemen.

DPR telah menyepakati untuk membatasi tingkat kehadiran rapat di setiap alat kelengkapan dewan (AKD) hanya 20-25 persen.

Keputusan tersebut diambil dalam rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR pada Kamis (17/6/2021).

https://nasional.kompas.com/read/2021/09/24/18152431/dpr-belum-terapkan-pedulilindungi-untuk-syarat-masuk-tetapi-kapasitas-tamu

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Satgas Sebut Belum Ada Gejala Khas yang Timbul akibat Varian Omicron

Satgas Sebut Belum Ada Gejala Khas yang Timbul akibat Varian Omicron

Nasional
Megaproyek IKN, 20.000 Masyarakat Adat Tersingkir dan Dugaan 'Hapus Dosa' Korporasi

Megaproyek IKN, 20.000 Masyarakat Adat Tersingkir dan Dugaan "Hapus Dosa" Korporasi

Nasional
Bahaya Omicron di Depan Mata, Kasus Aktif Covid-19 Naik 3.000 Hanya dalam Sepekan

Bahaya Omicron di Depan Mata, Kasus Aktif Covid-19 Naik 3.000 Hanya dalam Sepekan

Nasional
15 Tahun Aksi Kamisan dan Negara yang Seakan Lari dari Tanggung Jawab

15 Tahun Aksi Kamisan dan Negara yang Seakan Lari dari Tanggung Jawab

Nasional
Kasus Covid-19 Terus Meningkat, TNI dan Polri Diminta Siapkan Isolasi Terpusat di Tiap Daerah

Kasus Covid-19 Terus Meningkat, TNI dan Polri Diminta Siapkan Isolasi Terpusat di Tiap Daerah

Nasional
Kala Hakim Itong 'Ngamuk', Sebut KPK Omong Kosong dan Mendongeng Saat Ditetapkan Tersangka Suap Rp 1,3 Miliar

Kala Hakim Itong "Ngamuk", Sebut KPK Omong Kosong dan Mendongeng Saat Ditetapkan Tersangka Suap Rp 1,3 Miliar

Nasional
Kasus Hakim PN Surabaya, Ini Kode Komunikasi yang Dipakai Para Tersangka..

Kasus Hakim PN Surabaya, Ini Kode Komunikasi yang Dipakai Para Tersangka..

Nasional
Polisi Diminta Tak Diam soal Dugaan Pelat Polri Arteria, IPW: Ini Pelanggaran Hukum

Polisi Diminta Tak Diam soal Dugaan Pelat Polri Arteria, IPW: Ini Pelanggaran Hukum

Nasional
Aturan Terbaru Kemenkes: Pasien Covid-19 Omicron Bisa Isoman, Berikut Syaratnya

Aturan Terbaru Kemenkes: Pasien Covid-19 Omicron Bisa Isoman, Berikut Syaratnya

Nasional
Jadi Tersangka KPK, Hakim Itong Isnaini Punya Harta Rp 2,1 Miliar

Jadi Tersangka KPK, Hakim Itong Isnaini Punya Harta Rp 2,1 Miliar

Nasional
KPK Duga Hakim Itong Terima Suap dari Pihak Lain yang Beperkara di PN Surabaya

KPK Duga Hakim Itong Terima Suap dari Pihak Lain yang Beperkara di PN Surabaya

Nasional
Hakim PN Surabaya Itong Isnaini Ditahan di Rutan KPK

Hakim PN Surabaya Itong Isnaini Ditahan di Rutan KPK

Nasional
Warga Mengeluh Belum Dapat Bantuan hingga 3 Hari Kebanjiran, Ini Kata Sekcam Benda

Warga Mengeluh Belum Dapat Bantuan hingga 3 Hari Kebanjiran, Ini Kata Sekcam Benda

Nasional
Perang Lawan Covid-19 di Jabodetabek yang Capaian Vaksinasinya TInggi, Luhut Minta Percepat Booster

Perang Lawan Covid-19 di Jabodetabek yang Capaian Vaksinasinya TInggi, Luhut Minta Percepat Booster

Nasional
Saat Arteria Dahlan Sebut Pelat Mobil Mirip Polisi Hanya Tatakan, tapi Terdaftar di Sistem

Saat Arteria Dahlan Sebut Pelat Mobil Mirip Polisi Hanya Tatakan, tapi Terdaftar di Sistem

Nasional
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.