Salin Artikel

Menurut KPU, Hal Ini Harus Diperbaiki untuk Cegah KPPS Meninggal Saat Pemilu 2024

Pada Pemilu Serentak 2019 total ada 894 petugas yang meninggal dunia dan 5.175 petugas mengalami sakit.

Menurut dia, hal pertama yang harus diperbaiki adalah syarat untuk merekrut petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

"Kriteria syarat petugas ditimbang kembali sesuai dengan kebutuhannya, khususnya untuk KPPS. Syarat untuk menjadi petugas KPPS penting ditimbang terkait dengan syarat pendidikan," kata Viryan dalam diskusi daring, Kamis (23/9/2021).

Viryan mengatakan, salah satu syarat menjadi petugas KPPS yang harus diperhatikan adalah pendidikan.

Namun, karena ingin mengurangi jumlah petugas KPPS yang meninggal maka diperlukan syarat lainnya seperti tidak memiliki penyakit bawaan atau komorbid.

"Dan yang ketiga kriteria usia. Ini terkait dengan masa pandemi covid. Komorbid dan usia sudah kita praktikkan di pemilihan serentak 2020 dan hasilnya cukup memadai," ujarnya.

Hal yang harus diperbaiki selanjutnya adalah beban kerja petugas yang ada di TPS karen Pemilu Serentak 2019 dilaksanakan sebanyak lima surat suara.

Sehingga, petugas banyak yang mengalami kelelahan dalam proses penghitungan suara.

"Menjadi penting kita lakukan reformulasi teknis. Salah satu alternatifnya adalah bagaimana apabila memungkinkan dan ini sudah dipraktekkan pada rekap di tingkat PPK," ujarnya.

"Apakah memungkinkan dilakukan rekapitulasi dua meja yaitu sebagai gambaran ini usulan-usulan saja memperkaya dalam konteks kita mematangkan perencanaan atau desain pemilu 2024," lanjut dia.

Selain itu, Viryan juga mengusulkan untuk mempersingkat waktu penghitungan suara yang tadinya sebanyak 5 surat suara, menjadi hanya 3.

Kemudian, tambah dia, gizi dan kondisi kesehatan fisik para petugas di TPS juga harus menjadi perhatian bersama.

"Ini hal sederhana yang terabaikan berolahraga. Kalau kita tidak pernah olahraga. Katakanlah dua bulan tidak olahraga tiba-tiba harus kerja berat, itu kan badan kaget dan capek. Ini hal sederhana yang setelah saya perhatikan ini penting untuk diingatkan," ungkapnya.

Sementara hal terakhir yang harus disiapkan juga untuk Pemilu 2024 adalah uang santunan apabila setelah mitigasi masih terjadi adanya kepetugas KPPS meninggal dunia.

"Upaya untuk memperbaiki pengelolaan teknis ini menjadi penting secara nyata dan terukur," ucap dia.

https://nasional.kompas.com/read/2021/09/23/17193151/menurut-kpu-hal-ini-harus-diperbaiki-untuk-cegah-kpps-meninggal-saat-pemilu

Terkini Lainnya

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke