Ombudsman Minta Koordinasi Terkait Distribusi Vaksin Covid-19 Dibenahi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ombudsman Republik Indonesia meminta pemerintah pusat dan daerah membenahi koordinasi terkait distribusi vaksin Covid-19.

Menurut anggota Ombudsman Indraza Marzuki Rais, masih ada stok vaksin yang menumpuk di satu daerah karena masyarakat menolak ikut program vaksinasi.

“Sementara di daerah yang antusiasme masyarakatnya tinggi malah kekurangan stok vaksin,” ujar Indraza, melalui keterangan tertulis, Selasa (21/9/2021).

Untuk mengatasi hal itu, lndraza juga meminta pemerintah daerah untuk fokus pada upaya edukasi terhadap masyarakat terkait vaksin Covid-19.

Edukasi penting dilakukan agar tidak terdapat penolakan di masyarakat dan target vaksinasi bisa tercapai.

Adapun pemerintah telah menetapkan target vaksinasi untuk mencapai kekebalan komunitas (herd immunity) yaitu 208.265.720 orang. Sementara cakupan vaksinasi dosis kedua per hari ini pukul 12.00 WIB yakni 45.853.033 orang atau 22,02 persen dari target.

“Penyampaian informasi dan edukasi mengenai vaksinasi bagi masyarakat masih perlu ditingkatkan untuk menghindari munculnya disinformasi di tengah masyarakat,” kata Indraza.

Masalah distribusi vaksin Covid-19 yang tidak merata juga pernah dibahas dalam Rapat Komisi IX DPR dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (25/8/2021).

Anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay mempersoalkan kriteria yang digunakan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dalam mendistribusikan vaksin.

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu memaparkan data cakupan vaksinasi di DKI Jakarta yang telah mencapai 120 persen. Sementara, cakupan vaksinasi di sejumlah daerah lain belum mencapai 20 persen.

Saleh mencontohkan cakupan vaksinasi dosis kedua di Sumatera Utara yang baru mencapai 16,2 persen.

"Apa kriterianya sehingga (DKI) dapat lebih banyak? Mungkin karena jumlah yang terpapar tinggi, jumlah penduduk besar dan lain sebagainya. Mungkin ini yang jadi penting. Karena kalau soal jumlah penduduk, saya kira Sumatera Utara juga jumlah penduduknya besar," kata Saleh.

Menurut Saleh, masalah ketersediaan vaksin juga terjadi di provinsi lainnya, tidak hanya Sumatera Utara. Ia menuturkan, berdasarkan kunjungan kerja Komisi IX ke berbagai daerah, masalah utama vaksinasi Covid-19 yakni ketersediaan vaksin.

"Ketika kita tanya ke pemerintah daerah, salah satu kekurangan mereka, di dalam proses pelaksanaan vaksinasi ini adalah soal ketersediaan vaksinnya," tutur dia.

Saleh menduga, kekurangan stok vaksin itu terjadi karena distribusi tidak didasarkan pada permintaan daerah, melainkan keputusan dari pemerintah pusat. Oleh karena itu, ia meminta Menkes menjelaskan perbedaan distribusi vaksin yang dinilai tidak merata.

"Agar kita bisa mengerti ketika ditanya oleh pemerintah daerah, itu bisa kita jawab," tutur dia.

Saat menjawab pertanyaan tersebut, Budi mengatakan, pemerintah tengah mengintegrasikan data, stok dan distribusi vaksin ke daerah yang dapat diakses publik. Masyarakat dapat mengaksesnya melalui laman vaksin.kemkes.go.id.