Salin Artikel

PPKM Level 2 di Pulau Sumatera Diperpanjang hingga 4 Oktober, Ini Daftarnya

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah memperpanjang penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 2 di sejumlah wilayah Pulau Sumatera.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang juga Koordinator PPKM luar Jawa-Bali Airlangga Hartarto menegaskan, kebijakan PPKM di luar Pulau Jawa dan Bali diperpanjang hingga 4 Oktober 2021.

"Pemerintah tetap mengusulkan perpanjangan PPKM di luar Jawa-Bali antara 21 (September) sampai dengan 4 Oktober," kata Airlangga dalam konferensi pers Perkembangan PPKM secara virtual, Senin (20/9/2021).

Airlangga mengatakan, perpanjangan PPKM Level 2 di luar Jawa dan Bali akan diberlakukan di 250 kabupaten/kota, termasuk di Pulau Sumatera.

Aturan teknis pengaturan PPKM di luar Jawa dan Bali termuat di Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 44 Tahun 2021 yang diteken Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Senin (20/9/2021).

Adapun daerah PPKM Level 2 memiliki kasus konfirmasi 20-50 per 100.000 penduduk per minggu.

Kemudian, perawatan di rumah sakit 5-10 per 100.000 per minggu dan kematian 1-2 per 100.000 penduduk per minggu.

Berikut daftarnya:

Aceh

1. Kabupaten Aceh Selatan

2. Kabupaten Aceh Tenggara

3. Kabupaten Aceh Timur

4. Kabupaten Aceh Utara

5. Kabupaten Aceh Singkil

6. Kabupaten Bireuen

7. Kabupaten Bener Meriah

8. Kabupaten Pidie Jaya

Sumatera Utara

1. Kabupaten Tapanuli Tengah

2. Kabupaten Tapanuli Utara

3. Kabupaten Tapanuli Selatan

4. Kabupaten Nias

5. Kabupaten Karo

6. Kabupaten Simalungun

7. Kabupaten Asahan

8. Kabupaten Labuhanbatu

9. Kabupaten Dairi

10. Kabupaten Toba Samosir

11. Kabupaten Mandailing Natal

12. Kabupaten Nias Selatan

13. Kabupaten Pakpak Bharat

14. Kabupaten Humbang Hasundutan

15. Kabupaten Samosir

16. Kabupaten Labuhanbatu Selatan

17. Kabupaten Nias Utara

18. Kabupaten Nias Barat

19. Kota Sibolga

20. Kota Padang Sidempuan

21. Kota Gunungsitoli

Sumatera Barat

1. Kabupaten Pesisir Selatan

2. Kabupaten Solok

3. Kabupaten Sijunjung

4. Kabupaten Tanah Datar

5. Kabupaten Padang Pariaman

6. Kabupaten Agam

7. Kabupaten Lima Puluh Kota

8. Kabupaten Kepulauan Mentawai

9. Kabupaten Dharmasraya

10. Kabupaten Solok Selatan

11. Kabupaten Pasaman Barat

12. Kota Sawahlunto

13. Kota Payakumbuh

14. Kota Pariaman

Riau

1. Kabupaten Kampar

2. Kabupaten Indragiri Hulu

3. Kabupaten Bengkalis

4. Kabupaten Indragiri Hilir

5. Kabupaten Pelalawan

6. Kabupaten Rokan Hulu

7. Kabupaten Rokan Hilir

8. Kabupaten Kuantan Singingi

9. Kota Pekanbaru

10. Kota Dumai

Jambi

1. Kabupaten Kerinci

2. Kabupaten Merangin

3. Kabupaten Sarolangun

4. Kabupaten Batanghari

5. Kabupaten Muaro Jambi

6. Kabupaten Tanjung Jabung Barat

7. Kabupaten Tanjung

8. Jabung Timur

9. Kabupaten Bungo

10. Kabupaten Tebo

11. Kota Sungai Penuh

Sumatera Selatan

1. Kabupaten Ogan Komering Ulu

2. Kabupaten Ogan Komering Ilir

3. Kabupaten Muara Enim

4. Kabupaten Lahat

5. Kabupaten Musi Banyuasin

6. Kabupaten Banyuasin

7. Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

8. Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan

9. Kabupaten Ogan Ilir

10. Kabupaten Empat Lawang

11. Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir

12. Kabupaten Musi Rawas Utara

13. Kota Palembang

14. Kota Pagar Alam

15. Kota Lubuklinggau

Bengkulu

1. Kabupaten Rejang Lebong

2. Kabupaten Kaur

3. Kabupaten Seluma

4. Kabupaten Muko Muko

5. Kabupaten Lebong

6. Kabupaten Kepahiang

7. Kabupaten Bengkulu Tengah

8. Kota Bengkulu

Lampung

1. Kabupaten Lampung Selatan

2. Kabupaten Lampung Tengah

3. Kabupaten Lampung Utara

4. Kabupaten Lampung Barat

5. Kabupaten Tulang Bawang

6. Kabupaten Tanggamus

7. Kabupaten Lampung Timur

8. Kabupaten Way Kanan

9. Kabupaten Pesawaran

10. Kabupaten Pringsewu

11. Kabupaten Mesuji

12. Kabupaten Tulang Bawang Barat

13. Kabupaten Pesisir Barat

14. Kota Metro

Kepulauan Bangka Belitung

1. Kabupaten Bangka Selatan.

https://nasional.kompas.com/read/2021/09/21/10183041/ppkm-level-2-di-pulau-sumatera-diperpanjang-hingga-4-oktober-ini-daftarnya

Terkini Lainnya

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Nasional
Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Nasional
Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Nasional
PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

Nasional
KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke