Salin Artikel

Komisi III Gelar Rapat Tertutup dengan KY Bahas "Fit and Proper Test" Calon Hakim Agung

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi III DPR menggelar rapat dengar pendapat bersama Komisi Yudisial dalam rangka fit and proper test (FPT) calon hakim agung, Jumat (17/9/2021).

Rapat tersebut digelar tertutup setelah mendapat permintaan dari mayoritas fraksi.

"Pimpinan memutuskan atas persetujuan anggota, memutuskan bahwa rapat dengar pendapat dengan KY pada siang hari ini kami nyatakan tertutup," kata Wakil Ketua Komisi III DPR Adies Kadir selaku pemimpin rapat.

Dari seluruh fraksi yang hadir, hanya Fraksi Partai Demokrat yang meminta agar rapat berlangsung terbuka.

Santoso, anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrat, sempat melempar interupsi dengan menyatakan bahwa persoalan hakim adalah hal krusial dalam ketatanegaraan.

"Jadi menurut saya pimpinan jangan melihat soal banyak sedikitnnya tapi melihat dari kepentingan bahwa publik juga harus mengetahui terhadap para hakim yang dipilh dalam proses ini," kata Santoso.

Sementara, anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDI-P Ichsan Soelistio berpendapat, pembahasan rapat adalah proses seleksi calon hakim agung yang berlangsung di KY.

"Nanti kan terbuka pada waktu kita fit and proper, tapi yang kita ingin tahu, dengan banyaknya catatan-catatan dari masyarakat, kita ingin dengar langsung dari KY-nya, jadi itulah kita minta tertutup," kata Ichsan.

Fraksi-fraksi lain pun tetap sepakat agar rapat digelar secara tertutup hingga akhirnya rapat disepakati untuk digelar secara tertutup.

"Mohon maaf Pak Santoso, karena di aturan kita tata tertib, suara terbanyak itu yang kita pakai," ujar Adies.

Diketahui, DPR akan menggelar FPT terhadap 11 calon hakim agung pada Senin (20/9/2021) dan Selasa (21/9/2021) pekan depan.

Sebelas nama itu sebelumnya telah menjalani proses seleksi di KY dan kini dibawa ke DPR untuk mendapat persetujuan dan selanjutnya akan ditetapkan sebagai hakim agung oleh presiden.

Berikut sebelas nama calon hakim agung yang akan menjalani FPT di DPR:

Kamar Pidana

1. Aviantara, S.H., M.Hum. (Inspektur Wilayah I Badan Pengawasan Mahkamah Agung)

2. H. Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum. (Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung)

3. Jupriyadi, S.H., M.Hum. (Hakim Tinggi Pengawasan pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung)

4. Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H. (Dirjen Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung)

5. Dr. Subiharta, S.H., M.Hum (Hakim Tinggi Pada Pengadilan Tinggi Bandung)

6. Suharto, S.H., M.Hum. (Panitera Muda Pidana Khusus pada Mahkamah Agung)

7. Suradi, S.H., S.Sos., M.H. (Hakim Tinggi Pengawas pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung)

8. Yohanes Priyana, S.H., M.H. (Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kupang)

Kamar Perdata

9. Ennid Hasanuddin, S.H., C.N., M.H. (Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banten)

10. Dr. H. Haswandi, S.H., M.Hum., M.M. (Panitera Muda Perdata Khusus Mahkamah Agung)

Kamar Militer

11. Brigjen TNI Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn. (Wakil Kepala Pengadilan Militer Utama)

https://nasional.kompas.com/read/2021/09/17/15343291/komisi-iii-gelar-rapat-tertutup-dengan-ky-bahas-fit-and-proper-test-calon

Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

Nasional
Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke