Salin Artikel

Soal 3.830 Orang Positif Covid-19 yang Masih Berkeliaran, Puan Minta Pengawasan Jangan Kendor

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR Puan Maharani meminta seluruh pihak tetap waspada dan tidak lengah walaupun laju penularan Covid-19 terus menurun.

Menurut dia, kewaspadaan justru perlu ditingkatkan mengingat mulai terjadi pengabaian prosedur, sebagaimana yang terungkap melalui aplikasi PeduliLindungi di mana terdapat lebih dari 3.000 orang berkegiatan di luar meski positif Covid-19.

"Hal ini menandakan perlunya pengetatan pengawasan. Walaupun PPKM terus mengalami tren penurunan status, jangan lengah, jangan kendor, agar tidak lagi terjadi lonjakan kasus," kata Puan dalam keterangannya, Selasa (14/9/2021).

Atas temuan tersebut, Puan meminta Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 menerjunkan tim reaksi cepat jika mengetahui adanya orang berstatus hitam yang berkeliaran di tempat umum.

Adapun status hitam berarti orang yang terpapar atau merupakan kontak erat dengan pasien Covid-19 yang tercatat dalam PeduliLindungi.

Puan menilai, aplikasi PeduliLindungi bisa menjadi dasar pelacakan atau tracing Covid-19.

"Pasien-pasien Covid-19 yang berada di tempat umum agar segera dilakukan dikarantina untuk menghindari penularan, dan dirawat sebaik mungkin hingga mereka sembuh,” tuturnya.

Ketua DPP PDI-P itu menuturkan, pemerintah memang telah mengumumkan adanya penurunan kasus Covid-19 selama masa PPKM Level 2-4 di Jawa-Bali.

Saat ini, kata dia, tidak ada provinsi di Jawa-Bali yang berstatus PPKM Level 4 setelah Bali turun status menjadi PPKM Level 3.

Namun, ia tetap mengingatkan bahwa masih ada beberapa kota/kabupaten yang berada di level 4.

Begitu juga dengan daerah luar Jawa-Bali tidak memiliki provinsi dengan status PPKM Level 4 walaupun 23 kabupaten/kota masih diterapkan PPKM Level 4 yang menandakan kasus Covid-19 masih tinggi di daerah itu.

"Melandainya kasus Covid ini harus dijadikan momentum untuk berbenah, siapkan infrastruktur kesehatan, terutama infrastruktur khusus untuk menangani kasus-kasus Corona,” sebut Puan.

Lebih lanjut, Puan menilai dengan infrastruktur kesehatan yang memadai, diharapkan tidak ada lagi gelombang Covid-19 berikutnya.

Ia mengatakan, sarana dan prasarana bagi masyarakat terkait Covid-19 juga harus dimaksimalkan.

"Sehingga tidak lagi terjadi kekurangan bed bagi pasien Corona di rumah sakit, kelangkaan oksigen, obat-obatan, dan lain sebagainya,” ujar mantan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) ini.

Selain itu, Puan meminta pemerintah mengoptimalkan mitigasi kemungkinan-kemungkinan yang muncul akibat dampak Covid-19.

Hal ini mengingat virus corona yang juga terus bermutasi. Ia mengingatkan, perlunya memperkuat penanganan di hulu melalui program 3T yakni testing, tracing dan treatment agar ketika ada kasus bisa segera ditangani, termasuk isolasi terhadap pasien.

Lebih jauh, ia juga meminta pemerintah terus menggencarkan vaksinasi Covid-19. Terlebih, kini pemerintah pusat memasukkan indikator cakupan vaksinasi dalam evaluasi penurunan level PPKM.

"Ini jadi PR bagi pemerintah daerah, sebab, bisa saja wilayahnya kembali naik status PPKM jika target capaian vaksinasi tidak terpenuhi," imbuh dia.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan, aplikasi PeduliLindungi mendeteksi ada 3.830 orang positif Covid-19 yang masih beraktivitas di tempat-tempat umum.

"Kita bisa lihat, surprisingly tetap saja ada 3.830 orang yang masuk kategori hitam. Hitam itu artinya positif Covid, tapi masih jalan-jalan," kata Budi dalam rapat dengan Komisi IX DPR, Senin (13/9/2021).

https://nasional.kompas.com/read/2021/09/14/17382691/soal-3830-orang-positif-covid-19-yang-masih-berkeliaran-puan-minta

Terkini Lainnya

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke