Salin Artikel

Soal Kudeta di Demokrat, AHY: Perjuangan Belum Selesai

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengingatkan kader-kader Demokrat agar tetap mewaspadai upaya merebut Demokrat yang dilakukan oleh kubu kongres luar biasa (KLB) Deli Serdang.

"Saya ingatkan, perjuangan belum selesai, mereka masih berupaya untuk merampas apa yang kita miliki dan kita perjuangkan selama ini. Jangan lengah, kita ikuti, kita kawal, kita awasi," kata AHY saat berpidato dalam acara peringatan HUT ke-20 Partai Demokrat, Kamis (9/9/2021).

Dalam kesempatan itu, AHY menyampaikan terima kasih kepada para kader yang disebutnya cepat dalam mengambil keputusan dan tindakan di lapangan atas upaya kudeta tersebut.

Ia juga menyampaikan terima kasih atas keberanian dan kekompakan kader dalam menghadapi musuh dari luar partai itu.

"Itu semua emas, nilai-nilai dan kekuatan kita hari ini dan seterusnya, terima kasih. Kita berhasil mematahkan upaya para gerombolan yang ingin merusak Demokrat dan juga merusak demokrasi," kata dia.

Kendati demikian, ia mengingatkan agar para kader tetap waspada untuk mencegah terjadinya kudeta di tubuh Partai Demokrat.

"Kita berharap hukum dan keadilan tegak di negeri ini, tetapi sekali lagi semua itu perlu kita perjuangkan bersama," ujar AHY.

Diketahui, Demokrat diterpa isu kudeta pada awal tahun. Sekelompok orang yang mengatasnamakan Partai Demokrat pun sempat menggelar kongres luar biasa yang menetapkan Kepala Staf Presiden Moeldoko sebagai ketua umum Partai Demokrat.

Namun, pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM menyatakan menolak pengesahan kepengurusan Partai Demokrat yang diajukan kubu Moeldoko.

https://nasional.kompas.com/read/2021/09/09/20584881/soal-kudeta-di-demokrat-ahy-perjuangan-belum-selesai

Terkini Lainnya

Soal Jokowi Jadi Tembok Tebal antara Prabowo-Megawati, Sekjen PDI-P: Arah Politik Partai Ranah Ketua Umum

Soal Jokowi Jadi Tembok Tebal antara Prabowo-Megawati, Sekjen PDI-P: Arah Politik Partai Ranah Ketua Umum

Nasional
TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Pelat Nomor Kendaraan yang Marak Terjadi Akhir-akhir Ini

TNI-Polri Bahas Penyalahgunaan Pelat Nomor Kendaraan yang Marak Terjadi Akhir-akhir Ini

Nasional
Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

Nasional
Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Nasional
Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Nasional
PAN Persoalkan Selisih 2 Suara tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

Nasional
Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Nasional
KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

Nasional
Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Nasional
Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Nasional
Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Nasional
Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke