Salin Artikel

Survei Median: Banyak Konstituen PKS, Berkarya, dan Hanura Tak Mau Divaksinasi Covid-19

JAKARTA, KOMPAS.com – Hasil survei yang dilakukan Media Survei Nasional (Median) bersama Party Watch Institute mengungkap bahwa ada konstituen tiga partai politik yang masih cukup banyak menolak vaksinasi Covid-19.

“Ada tiga partai yang menurut kami perlu dari data temuan ini mungkin perlu effort lebih ya,” ucap Direktur Eksekutif Median Rico Marbun dalam konferensi pers virtual, Kamis (9/9/2021).

Berdasarkan temuannya, sebanyak 83,3 persen konstituen Partai Berkarya tidak mau divaksinasi Covid-19.

Kemudian, sebanyak 61,4 persen konstituen PKS dan 66,7 persen konstituen Partai Hanura juga masih menolak vaksinasi Covid-19.

“Berkarya yang tidak mau divaksin itu 83,3 persen. Kemudian, konstituen PKS itu yang tidak mau 61,4 persen, dan konstituen Hanura 66,7 persen,” ucap dia.

Adapun survei yang dilakukan terhadap 1.000 responden berusia 17 tahun ke atas ini dilaksanakan pada 19-26 Agustus 2021.

Responden dipilih secara random dengan teknik multistage random sampling dengan margin of error sebesar +/- 3 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Berikut rincian hasil surveinya:

-PKB:

Mau divaksinasi: 55,9 persen,

Tidak mau divaksinasi: 44,1 persen

-Gerindra:

Mau divaksinasi: 54,1 persen,

Tidak mau divaksinasi: 45,9 persen

-PDI-P:

Mau divaksinasi: 60,2 persen

Tidak mau divaksinasi: 39,8 persen

-Golkar:

Mau divaksinasi: 50,1 persen

Tidak mau divaksinasi: 49,9 persen

-Nasdem:

Mau divaksinasi: 56,7 persen

Tidak mau divaksinasi: 43,4 persen

-Partai Garuda:

Mau divaksinasi: 100 persen

Tidak mau divaksinasi: 0 persen

-Partai Berkarya:

Mau divaksinasi: 16,7 persen

Tidak mau divaksinasi: 83,3 persen

-PKS:

Mau divaksinasi: 38,6 persen,

Tidak mau divaksinasi: 61,4 persen

-Perindo:

Mau divaksinasi: 50,4 persen

Tidak mau divaksinasi: 49,6 persen

-PPP:

Mau divaksinasi: 51,6 persen

Tidak mau divaksinasi: 48,4 persen

-PSI:

Mau divaksinasi: 100 persen

Tidak mau divaksinasi: 0 persen

-PAN:

Mau divaksinasi: 54,5 persen

Tidak mau divaksinasi: 45,5 persen

-Hanura:

Mau divaksinasi: 33,3 persen

Tidak mau divaksinasi: 66,7 persen

-Demokrat:

Mau divaksinasi: 56,8 persen

Tidak mau divaksinasi: 43,2 persen

-Gelora:

Mau divaksinasi: 88,9 persen

Tidak mau divaksinasi: 11,1 persen

-PBB:

Mau divaksinasi: 75,0 persen

Tidak mau divaksinasi: 25,0 persen

-PKB:

Mau divaksinasi: 55,9 persen,

Tidak mau divaksinasi: 44,1 persen

https://nasional.kompas.com/read/2021/09/09/15490771/survei-median-banyak-konstituen-pks-berkarya-dan-hanura-tak-mau-divaksinasi

Terkini Lainnya

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Nasional
 Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Nasional
PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

Nasional
PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

Nasional
Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Nasional
Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Nasional
Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Nasional
Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Nasional
Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Nasional
Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Nasional
PAN Lempar Kode Minta Jatah Menteri Lebih ke Prabowo, Siapkan Eko Patrio hingga Yandri Susanto

PAN Lempar Kode Minta Jatah Menteri Lebih ke Prabowo, Siapkan Eko Patrio hingga Yandri Susanto

Nasional
Kaitkan Ide Penambahan Kementerian dengan Bangun Koalisi Besar, BRIN: Mengajak Pasti Ada Bonusnya

Kaitkan Ide Penambahan Kementerian dengan Bangun Koalisi Besar, BRIN: Mengajak Pasti Ada Bonusnya

Nasional
Membedah Usulan Penambahan Kementerian dari Kajian APTHN-HAN, Ada 2 Opsi

Membedah Usulan Penambahan Kementerian dari Kajian APTHN-HAN, Ada 2 Opsi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke