Salin Artikel

PKPI Ganti Nama Jadi PKP, Yussuf Solichien Jabat Ketum Gantikan Diaz Hendropriyono

Sekretaris Jenderal PKP Said Salahudin mengatakan, perubahan nama dan lambang partai itu diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yang diubah dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) pada 25 Mei 2021 lalu.

"Nama Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) diubah menjadi seperti ketika awal pendiriannya di tahun 1999, yaitu menjadi Partai Keadilan dan Persatuan (PKP). Perubahan AD/ART ini telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham)," kata Said dalam keterangan tertulis, Jumat (3/9/2021).

Said menuturkan, selain mengubah nama dan lambang partai, munaslub juga memutuskan Mayor Jenderal TNI Marinir (Purn) Yussuf Solichien sebagai ketua umum PKP periode 2021-2026, menggantikan Diaz Hendropriyono.

"Pak Yussuf ini bukan orang sembarangan. Beliau adalah salah satu tokoh senior di militer dari matra Angkatan Laut yang sangat disegani. Beliau satu angkatan dengan Pak SBY dan Pak Prabowo," ujar Said.

Selama berdinas di militer, kata Said, Yussuf pernah menjadi komandan pasukan khusus Detasemen Jalamangkara atau Denjaka, jabatan terakhirnya adalah Asistan Perencanaan dan Anggaran TNI AL.

Nama lain yang masuk ke dalam struktur Dewan Pimpinan Nasional PKP adalah mantan Wakil Presiden Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno sebagai ketua Dewan Pembina.

Said menyebutkan, Try merupakan salah satu pendiri PKP di tahun 1999 bersama almarhum Jenderal TNI (Purn) Edi Sudrajat.

"Tidak kita temui di Republik ini, ada tokoh seangkatan beliau yang masih mau mengurusi partai. Ini kan luar biasa sekali. Bahkan sekarang ini saya lihat beliau sedang semangat-semangatnya membesarkan PKP," kata Said.

Sejumlah purnawirawan TNI lainnya turut masuk dalam jajaran pengurus PKP, antara lain eks Kapuspen TNI Mayjen TNI (Purn) Asliza N Tanjung sebagai wakil ketua umum, lalu Marsekal Muda (Purn) Kusnadi Kardi dan Laksamada (Purn) Rosihan Arsyad.

Said mengaku optimistis menghadapi Pemilu 2024 mendatang setelah bergabungnya sejumlah tokoh purnawirawan TNI dan Polri di PKP.

"Sampai hari ini saja sudah tidak terhitung pesan dukungan yang kami terima dari para purnawirawan di berbagai daerah, termasuk dari keluarga TNI/Polri yang memang diberikan hak oleh konstitusi untuk memilih di Pemilu," kata Said.

Pengurus DPN PKP lainnya diisi oleh mereka yang berlatar belakang sebagai artis, seniman, advokat, dokter, tenaga medis, pegiat lingkungan dan sebagainya.

Said menambahkan, PKP kini mengusung tagline 'PKP Manunggal Bersama Rakyat' yang bermakna bahwa PKP bercampur, berpadu, dan tidak terpisahkan dari rakyat.

https://nasional.kompas.com/read/2021/09/03/10233651/pkpi-ganti-nama-jadi-pkp-yussuf-solichien-jabat-ketum-gantikan-diaz

Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke