PAN Gabung Koalisi Jokowi, Ketua Fraksi Tegaskan PKS Tetap Oposisi Konstruktif di DPR

Menurut Jazuli, peran oposisi itu penting untuk menjaga demokrasi dan menghadirkan check and balances agar kinerja pemerintahan on the track dan berpihak pada rakyat.

"Sejak awal, kami sampaikan oposisi hadir untuk menjaga demokrasi, menghadirkan 'check and balances' agar pemerintahan tetap 'on the track' berpihak kepada kepentingan rakyat. Kami juga ingin menjaga kehormatan partai-partai yang sejak awal berjuang mendukung Pak Jokowi," kata Jazuli dikutip Antara, Kamis (2/9/2021).

Selanjutnya, ia menjabarkan bahwa oposisi konstruktif adalah mengawal jalannya pemerintahan dengan kritik yang membangun.

Jazuli mengeklaim, hal itu sudah dan akan terus dijalankan PKS melalui cara mengevaluasi kinerja pemerintah setiap tahun.

"Karena setiap tahun, pemerintahan tentu punya tantangannya sendiri, tapi harus tetap ada ukuran atau parameter objektif yang digunakan sebagai patokan," jelasnya.

Sementara itu, pada bidang ekonomi, pemerintah juga dinilai harus mampu mengatasi permasalahan struktural ekonomi sehingga lebih berpihak pada rakyat.

Adapun hal itu, kata dia, sebagaimana dimaksud adalah ekonomi kerakyatan yang diamanatkan dalam Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

"PKS sebagai oposisi ingin menjadikan kedaulatan bangsa dalam berbagai dimensinya sebagai visi nasional karena ini syarat negara kita bisa maju dan keluar dari jebakan 'middle income trap' atau negara berkembang selamanya. Untuk itu diperlukan komitmen kebangsaan yang kuat dan kerja-kerja kolektif seluruh elemen bangsa," tutur dia.

Lebih lanjut, peran oposisi itu dalam rangka mewujudkan perekonomian Indonesia yang berdaulat di mana rakyat terlepas dari kemiskinan, kesenjangan semakin flat.

Artinya, kata dia, tingkat ekonomi dan distribusi kekayaan semakin merata di masyarakat.

Kemudian, dalam bidang sosial politik, PKS diklaim ingin menghadirkan politik yang bermartabat dan demokrasi yang sehat serta subtantif.

Menurut dia, jika ada perbedaan pendapat merupakan hal yang wajar dan dapat ditengahi dengan dialog serta musyawarah.

"Istilahnya merangkul bukan memukul. Terus mengembangkan silaturahim kebangsaan dengan seluruh elemen dalam rangka mengokohkan persatuan, kerja sama, sinergi dan kolaborasi. Serta mengokohkan konsensus nasional yaitu Pancasila dan UUD 1945 sebagai kesepakatan bersama," imbuh anggota Komisi I DPR itu.

Sementara itu, di bidang ideologisasi dan pengamalan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945, diharapkan semua pihak memiliki komitmen kebangsaan.

Komitmen tersebut, menurut dia, jangan hanya menjadi sloganistik. Sebab, ia mengingatkan bahwa Indonesia sebagai bangsa dengan banyak problematika dan tantangan membutuhkan persatuan, sinergi, kolaborasi dan solidaritas sosial nasional.

Diketahui, PAN resmi menyatakan bergabung dengan partai koalisi pemerintah. Keputusan itu diambil dalam rapat kerja nasional (Rakernas) II yang digelar pada Selasa (31/8/2021) di Rumah PAN, Jakarta Selatan.

"Rakernas menyetujui PAN berada di posisi partai koalisi pemerintah dalam rangka perjuangan politik untuk membawa kebaikan dan memberi manfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara," kata Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi saat dihubungi Kompas.com, Selasa.

Sebelumnya, isu bergabungnya PAN dalam koalisi pemerintah terungkap setelah partai berlambang matahari terbit itu diundang Presiden Jokowi dalam pertemuan dengan petinggi parpol koalisi, Rabu (25/8/2021) di Istana Negara Jakarta.