Salin Artikel

Luhut: Presiden Ingin Ada Intervensi untuk Penanganan Covid-19 di Bali

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, Presiden Joko Widodo ingin ada intervensi khusus dalam penanganan Covid-19 di Bali.

Selain itu, Presiden juga meminta agar ada pengecekan secara langsung ke lapangan.

"Khusus untuk wilayah Bali dalam arahan Presiden beliau meminta saran khusus untuk segera dilakukan pengecekan dan intervensi di lapangan," ujar Luhut dalam konferensi pers secara virtual pada Senin (30/8/2021) malam.

"Untuk itu kami akan kembali turun ke lapangan untuk kembali melihat kendala yang dihadapi supaya tren perbaikannya dapat dipercepat," lanjutnya.

Menurut Luhut, dirinya baru saja mengontak Pemerintah Provinsi Bali untuk mengetahui kondisi terakhir.

Hasilnya, angka-angka hasil penanganan Covid-19 menunjukkan tanda-tanda perbaikan.

"Jadi kita berharap dalam satu minggu kedepan angka ini pasti akan membaik," tutur Luhut.

Dalam kesempatan itu dia pun mengakui bahwa Bali dan DIY saat ini masih berstatus level 4 penerapan PPKM.

Namun, lima daerah aglomerasi lain yakni Jabodetabek, Bandung Raya, Surabaya Raya, Malang Raya dan Solo Raya sudah menurun statusnya dari level 4 ke level 3.

Sementara itu daerah aglomerasi Semarang Raya turun dari level 3 ke level 2.

Meski demikian, Luhut menyebutkan kasus positif Covid-19 di Jawa-Bali secara umum turun hingga 94 persen dari titik puncak pada 15 Juli 2021.

Luhut pun mengungkapkan, jumlah kabupaten/kota yang masuk menjadi level 2 meningkat dari 10 menjadi 27.

Jumlah kabupaten/kota berstatus level 3 naik dari 67 menjadi 76. Sementara itu, daerah berstatus level 4 turun dari 51 kabupaten/kota menjadi 25 kabupaten/kota.

https://nasional.kompas.com/read/2021/08/30/21274701/luhut-presiden-ingin-ada-intervensi-untuk-penanganan-covid-19-di-bali

Terkini Lainnya

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Nasional
Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Nasional
Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Nasional
Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Nasional
Kuasa Hukum Caleg Jawab 'Siap' Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Kuasa Hukum Caleg Jawab "Siap" Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Nasional
Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Nasional
Geledah Setjen DPR dan Rumah Tersangka, KPK Amankan Dokumen Proyek hingga Data Transfer

Geledah Setjen DPR dan Rumah Tersangka, KPK Amankan Dokumen Proyek hingga Data Transfer

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke